3 Fakta Sejarah Bojonegoro, Kota Tempat Memberi Makan yang Dulunya Incaran Belanda

Kala itu Daendels datang ke Indonesia pada 14 Januari 1808.

Kebjiakan Deandels yang membangun jalan besar yang membentang antara Anyer di Jawa Barat hingga Pantai Utara Pulau Jawa, Panarukan berpengaruh besar pada masyarakat Bojonegoro.

Masyarakat yang berada di sekitar jalan raya yang dibangun, dipalsa untuk kerja rodi membangun jalan, termasuk rakyat Bojonegoro.

Mereka dipaksa membangun jalan serta pangkalan angkatan laut tanpa diberi upah berupa makanan atau uang.

Untuk makan malam, mereka mendapat bantuan dari Sultan Yogyakarta.

Sementara itu, Bupati Jipang Raden Ronggo Prawijodirjo III melakukan perlawanan kepada Belanda hingga akhir hayatnya.

Dengan meninggalnya Bupati Jipang, membuat Gubernur Daendles menaruh perhatian lebih kepada Jipang (Bojonegoro).

Lalu mengapa Belanda tertarik menguasai Bojonegoro?

Jawabnya karena Bojonegoro memiliki sumber daya alam melimpah yakni minyak, jati, tembakau, dan lahan yang subur.

Kesuburan lahan itu disebabkan adanya Bengawan Solo, dan kecocokan lahan ditanami tanaman yang produktif dan diminati pasar Eropa saat itu, seperti jati dan tembakau.

Sementara itu kolonial Belanda terus memberikan perhatian kepada pendidikan rakyat pribumi, salah satunya dengan pengangkatan Inspektur pendidikan.

Lalu pada 1 Agustus 1872 di kabupaten Bojonegoro mulai didirikan sekolah “Inlandsche Scholen, direktur sekolah di jabat oleh Raden Djojodimedjo serta pembantunya Abu Nodir dan Mustahal.

Setelah tahun 1885 perkembangan tanaman eksport berjalan kurang baik karena jatuhnya harga kopi dan gula dipasar dunia. Lalu pada tahun 1891 harga tembakau merosot pesat sehingga membahayakan kelangsungan hidup perkebunan tembakau.

Saat itu Bojonegoro dipimpin oleh  Bupati Raden Adipati Ariyo Reksokusumo.

Di saat bersamaan, pemerintah mulai mengusahakan proyek besar seperti pengeboran minyak tanah.

Tahun 1889 ditemukan adanya tambang minyak tanah di kawasan Desa Kawengan “Banyu urip”, Kasiman.

Sejak saat itu pula di adakan pengeboran minyak dan hasil pengeboran minyak mentah tersebut di kirim ke Cepu yang kebetulan merupakan pusat pertambangan minyak tanah.

Pada tahun 1885, terjadi krisis di perkebunan milik swasta mau pun milik pemerintah. Akibatnya pemilik melakukan penghematan besar-besaran untuk menekan upah dan sewa tanah serendah mungkin.

Akibatnya masyarakat Jawa khususnya Bojonegoro menanggung beban finansial yang amat berat karena hasil dana ekspor tanaman tidak hanya di gunakan pemerintah Hindia Belanda untuk kemakmuran penduduk Jawa, tetapi untuk membiayai pemerintah daerah koloni di luar Jawa.