Wali Murid Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Protes Harga Seragam Rp 3 Juta hingga Permainan Domisili

TRIBUNJATIM.COM - Puluhan wali murid geruruk kantor Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Cirebon.

Mereka sampai melakukan pembakaran ban di depan gerbang Disdik, saat Kepala Disdik Kota Cirebon tak kunjung menemui massa. 

Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan kekecewaan mendalam atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah negeri dan menuntut transparansi total dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai penuh kejanggalan.

Pungutan tak wajar yang mereka sarakan di antaranya adalah seragam seharga hingga Rp 3 juta tanpa rincian jelas.

Lalu ada pula dugaan permainan domisili yang menyebabkan anak-anak di dekat sekolah justru tidak diterima.

Pantauan di lapangan, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan tiba sekitar pukul 10.00 WIB pada 30 Juli 2025 dengan membawa mobil komando lengkap pengeras suara dan sejumlah spanduk bernada protes.

Salah satunya bertuliskan “Pendidikan Tanpa Pungli! Cuma Mimpi.”

Aksi sempat memanas ketika massa membakar ban di depan gerbang masuk kantor Disdik yang berada di Jalan Brigjen Darsono, kawasan Bima dan berusaha merangsek masuk karena Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, tak kunjung menemui mereka hingga pukul 10.38 WIB.

Koordinator aksi, Tryas Mohammad Purnawarman, dalam orasinya menyampaikan tujuh tuntutan kepada Disdik Kota Cirebon.

Di antaranya penghentian pungli, transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan, serta sanksi bagi oknum pelaku pelanggaran.

Baca juga: Warga Emosi Geruduk Kantor, Tuntut Kades Kembalikan Dana Desa Rp388 Juta: Mengkhianati Masyarakat!

“Pertama, kami minta hentikan segala bentuk pungutan liar dengan dalih apa pun."

"Kedua, harus ada transparansi dalam pengelolaan dana di sekolah-sekolah."

“Ketiga, penggunaan dana sekolah harus dijelaskan ke publik. Keempat, uang hasil pungutan liar harus dikembalikan ke orang tua siswa. Kelima, beri sanksi tegas kepada oknum yang terlibat di sekolah manapun."

“Keenam, pengawasan terhadap pengelolaan dana di SD dan SMP harus diperketat. Dan terakhir, beri informasi yang jelas dan transparan kepada orang tua tentang segala bentuk pungutan yang dilakukan pihak sekolah,” ujar Tryas saat menyampaikan aspirasinya di atas mobil komando, Rabu (30/7/2025), melansir dari TribunJabar.

Dalam wawancara terpisah, Tryas membeberkan dugaan pungli yang terjadi di berbagai sekolah.

Salah satunya terkait biaya seragam yang dianggap tidak masuk akal.

“Ada orang tua yang dipungut biaya seragam hingga Rp 3 juta."

"Itu terjadi di salah satu SMP di wilayah Perumnas, Kota Cirebon."

"Harganya sangat tidak rasional,” ucapnya.

Baca juga: Warga 1 Kampung Geruduk Dindikpora karena Anak Tak Lolos SMPN Meski Rumah Dekat, SD yang Daftarkan

Menurut Tryas, praktik pungutan itu dilakukan oleh pihak sekolah yang mengatasnamakan komite.

*Pungutan seragam itu bervariasi, ada yang Rp 1,1 juta, ada yang Rp 1,4 juta, bahkan ada yang sampai Rp 3 juta."

"Tidak ada kuitansi, tidak ada rincian, hanya lisan. Padahal harga pakaian di pasaran tidak semahal itu,” jelas dia.

Tryas juga menyoroti adanya dugaan permainan domisili dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). 

"Kami membawa orang tua yang jadi korban. Rumahnya berada persis di depan sekolah di daerah Jalan Pemuda, tapi anaknya tidak diterima. Kami curiga ada permainan jarak domisili,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut adanya kejanggalan dalam perhitungan jarak oleh panitia SPMB.

“Contohnya, dari SMPN 2 ke Kasepuhan dan dari stasiun ke SMPN 2 itu jaraknya hampir sama. Tapi yang satu diterima, yang lain tidak. Kami menduga ada permainan oleh oknum panitia,” ujarnya.

Menurut Tryas, para orang tua yang mengadu kepada pihaknya mengaku takut bersuara karena khawatir anaknya akan mendapatkan intimidasi dari pihak sekolah.

"Orang tua curhat sebelum aksi ini. Mereka takut anaknya di-bully atau diintimidasi kalau mereka bersuara. Karena itu kami jaga kerahasiaan identitas mereka,” ucap Tryas.

Hingga pukul 11.30 WIB, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon belum menemui massa aksi.

Kekecewaan pun diluapkan para orang tua yang berjanji akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspons.

Aksi kemudian berakhir sekitar pukul 12.00 WIB dalam keadaan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.

Berita Lain

Wali murid SDN 007 Batam Kota keluhkan harga seragam olahraga dan batik anaknya yang dinilai mahal.

Disebutkan, harga per setel seragam itu mencapai Rp 300 ribu.

Kepala SDN 007 Batam Kota pun membantahnya.

Pihaknya pun memberi penjelasan.

Sebelumnya, wali murid berinsial M mengaku sedih karena belum mampu membeli seragam olahraga dan batik untuk anaknya yang baru masuk kelas 1 di sekolah tersebut.

Pria yang berprofesi sebagai driver online di Batam itu pun akhirnya terpaksa menunda mengambil seragam sekolah anaknya, sebab pihak sekolah tidak memberikan opsi cicilan. 

"Saya tanya bisa tidak dicicil, langsung dijawab tidak bisa. Di grup WhatsApp orang tua murid juga sudah dikasih tahu, memang tidak bisa dicicil. Yang lain juga pada mengeluh, tapi ya mau gimana," ungkap M, Sabtu (26/7/2025), seperti dilansir dari TribunBatam.

Baca juga: Diduga Dicurangi soal Domisili, Orang Tua Geruduk SMA Protes Hasil SPMB, Sekolah Masih Tetap Bungkam

Menurutnya, pihak sekolah hanya memberikan gratis untuk dua jenis seragam, baju Melayu dan seragam merah putih.

Selebihnya, orang tua harus merogoh kocek pribadi.

"Saya cuma minta, tolong dipahami kondisi orang tua yang susah seperti saya. Mungkin bisa ada sistem cicilan atau keringanan harga. Kami juga ingin anak sekolah dengan lengkap, tapi kemampuan terbatas," harapnya.

Pihak SD Negeri (SDN) 007 Batam Kota pun angkat bicara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 007 Batam Kota, Nurmaini, menegaskan pihak sekolah yang berlokasi di Komplek Eden Park, Kelurahan Taman Baloi itu tidak mewajibkan pembelian seragam tersebut.

"Masalah pakaian seragam sekolah ini kami memang tidak mengharuskan. Tapi bagi orang tua yang mau, itu boleh. Kami siap membantu," ujar Nurmaini saat ditemui di SDN yang terletak di Kecamatan Batam Kota itu pada Minggu (27/7/2025) sore.

Baca juga: Sejumlah Wali Murid Geruduk Kantor Cabdindik Kota Madiun, Kecewa Anaknya Tak Bisa Masuk SMA Negeri

Menurut Nurmaini, pemesanan seragam sekolah itu sebelumnya juga dilakukan berdasarkan permintaan dari orang tua, bahkan penandatanganan Pre-Order (PO) juga di atas materai.

"Ada sistem PO, jadi orang tua membuat surat pernyataan pemesanan dulu. Setelah itu baru kami pesankan ke tailor. Kalau sudah jadi, baru kami informasikan untuk pembayaran dan pengambilan," ujarnya.

Terkait simpang siur harga yang beredar, Nurmaini memastikan harga seragam sekolah itu tidak mencapai Rp300 ribu seperti yang dikeluhkan wali murid. 

"Tidak kalau Rp300 ribu. Untuk seragam batik ukuran yang M-L, harganya Rp200 ribu, sedangkan ukuran XL ke atas kami ada 2 ukuran Rp210 ribu," sebutnya.

Sementara seragam olahraga lengan pendek dibanderol Rp180 ribu untuk ukuran S-M-L dan Rp190 ribu untuk ukuran lebih besar. Untuk model lengan panjang, harganya Rp190 ribu.

"Harga disesuaikan dengan ukuran, cuma beda Rp10 ribu yang XL ke atas. Dan sekali lagi, kami tidak mewajibkan seragam ini dipakai secepatnya, karena kami paham banyak kebutuhan di awal tahun ajaran," katanya.

Soal pembelian badge sekolah juga tidak diwajibkan untuk membeli.

Kemudian, mengenai sistem pembayaran, pihak sekolah memang tidak membuka opsi cicilan seperti di luar. 

Namun, wali murid tetap bisa mengambil salah satu seragam terlebih dulu.

"Kalau orang tua mau ambil olahraga dulu, bayar yang itu dulu, silahkan. Tapi kalau kasih uang separuh dulu atau seperempat untuk satu set seragam, kami memang tidak bisa menerima hal seperti itu. Memang kita tidak sistem tabung atau kredit. Enggak masalah, kalau memang keberatan, datang saja ke sekolah, ceritakan kondisinya. Insya Allah kami bantu," kata Nurmaini.

 Ia juga menambahkan, sekolah juga tidak menetapkan tenggat waktu pengambilan seragam. 

"Tidak ada tenggat waktu. Silahkan kapan saja, bisa saja dia sudah pesan, tapi ternyata dapat seragam dari kakaknya atau tetangga. Kalau nggak diambil, ya kami juga nggak panggil-panggil untuk ambil. Kami juga nggak masalah," tambahnya.

Ditanya soal kesulitan wali murid untuk membayar uang seragam, pihak sekolah kembali menegaskan solusi selalu terbuka bagi siapa pun yang mengalami kesulitan. 

"Silakan datang ke Bu Andi, penanggung jawab seragam. Atau langsung ke saya. Insya Allah kami akan bantu," tutup Nurmaini.

Pada tahun ini sekolah dasar yang terletak di jantung Kota Batam ini menerima setidaknya 130 siswa baru dalam 4 kelas.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com