Beda Pendapat Kata Pejabat Soal Bendera One Piece, Dedi Mulyadi Boleh Berekspresi, Khofifah Melarang

TRIBUNJATIM.COM - Fenomena pengibaran bendera One Piece hingga kini masih menjadi polemik di kalangan pejabat.

Para kepala daerah masih berbeda pendapat soal pengibaran bendera One Piece di Indonesia.

Sejumlah kepala daerah memberikan pendapatnya mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Jakarta Pramono Anung, hingga Wali Kota Solo Respati Ardi.

Mereka ada yang membebaskan sebagai bentuk ekspresi.

Tapi ada juga yang melarang.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sindir Minimnya Pembangunan Sekolah Era Ridwan Kamil saat Dikritik Atalia

Pengibaran bendera bajak laut One Piece ini, muncul menjelang HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025.

One Piece merupakan serial manga dan anime asal Jepang yang menceritakan tentang petualangan bajak laut.

Adapun tokoh utama anime One Piece adalah Monkey D. Luffy, pemimpin kelompok bajak laut bernama Straw Hat Pirates.

Sementara itu, Kelompok ini memiliki logo Jolly Roger, yaitu tengkorak dengan silang tulang atau pedang di belakangnya.

Namun, lambang bajak laut yang dipimpin Luffy ini gambar tengkoraknya diberikan topi jerami atau secara sederhana kemudian disebut sebagai 'bendera One Piece'.

Bendera One Piece itulah, yang saat ini banyak diperbincangkan. Bahkan bendera berkibar di sejumlah kota, termasuk di Tuban, Jawa Timur. 

Merespons hal tersebut, Pihak Istana tak mempersoalkan pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebab, hal itu, dinilai sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

"Makanya sebagai sebuah ekspresi kreativitas boleh," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Namun, Prasetyo menegaskan, pentingnya menjaga kekhidmatan bulan kemerdekaan.