Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Sekolah Kesetaraan di Sampang Belum Bisa Dongkrak IPM, Padahal Lulusan 100 Lebih Tiap Tahun

Dispendik Kabupaten Sampang, Madura mengakui siswa lulus dari pendidikan kesetaraan belum mampu menaikkan IPM daerag

Penulis: Hanggara Syahputra | Editor: Ndaru Wijayanto
tribunjatim.com/Hanggara Pratama
SEKOLAH KESETARAAN : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Madura. Meski setiap tahun lebih dari 100 siswa lulus dari pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Sampang, Madura mengakui hasil itu belum mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah, Minggu (10/8/2025). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Hanggara Pratama 

TRIBUNJATIM.COM, SAMPANG - Meski setiap tahun lebih dari 100 siswa lulus dari pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Sampang, Madura mengakui hasil itu belum mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.

Penyebabnya, pengelolaan yang masih jauh dari kata maksimal dan minat masyarakat yang belum terbangun, Minggu (10/8/2025).

Kepala Bidang PAUD dan PNFI Dispendik Sampang, Dewi Trisna, mengatakan bahwa, secara logika peningkatan lulusan seharusnya memangkas angka anak tidak sekolah, yang pada gilirannya mendorong naiknya IPM.

"Kalau lulusnya meningkat, otomatis akan mengurangi anak tidak sekolah dalam jumlah besar, itu akan memengaruhi IPM kita. Tapi kenyataannya belum maksimal," ujarnya.

Menurut Dewi, Dispendik Sampang tak bisa mematok target kelulusan tiap tahun.

Pasalnya, pendidikan kesetaraan masih dipandang sebelah mata, sehingga daya tariknya lemah. 

Ia mengajak anak-anak putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.

"Kalau bicara belum maksimal berarti belum ada inovasi yang memancing ketertarikan. Itu PR besar kita,” tegasnya.

Dewi menegaskan, pendidikan kesetaraan gratis tanpa pungutan. Biaya operasional sudah ditanggung pemerintah lewat Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

"Tidak ada penarikan biaya apapun," terangnya.

Untuk membenahi kualitas, Dispendik melakukan “filter” ketat pada lembaga kesetaraan. 

Hasilnya, dua lembaga sudah ditutup, dan dua lainnya menyusul. Sisanya diberi peringkat, sangat layak, layak, cukup layak, hingga tidak layak. 

Lembaga dengan status terakhir akan mendapat pendampingan intensif.

Meski mengaku jumlah ijazah yang dikeluarkan cukup banyak, bahkan lebih dari 100 per tahun nyatanya, fakta di lapangan membuktikan angka itu belum jadi “tangga” pengangkat IPM Sampang.

"Ijazahnya banyak, tapi pengaruhnya belum terasa,” pungkasnya

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved