Benarkah Nyanyi di Hajatan atau Ulang Tahun Kena Royalti? Perancang UU Hak Cipta Beri Penjelasan

TRIBUNJATIM.COM - Polemik royalti musik kini meluas tak hanya di restoran dan kafe, muncul isu bahwa memutar lagu di acara pernikahan, ulang tahun atau hajatan bisa dikenai royalti.

Sebelum adanya UU Hak Cipta, acara kondangan tak perlu membayar royalti, namun semenjak diberlakukan Undang-undang tersebut harus dibayarkan

Lantas benarkah akan dikenai biaya jika memutar lagu di acara hajatan atau ulang tahun?

Baca juga: Daftar Biaya Royalti Musik yang Ditakuti Kafe dan Resto, Pilih Putar Kicauan Burung Ketimbang Bayar

Penjelasan Perancang UU

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof Ahmad M Ramli, yang turut merancang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan acara bersifat sosial dan non-komersial tidak termasuk objek penarikan royalti. 

Dalam hal ini, acara pernikahan, ulang tahun atau hajatan bukanlah merupakan acara sosial yang bersifat komersial. 

Dengan demikian, memutar atau menyanyikan lagu di acara tersebut tidak akan dikenakan royalti.

“Para user ini adalah pasar industri musik yang sesungguhnya. Tanpa pengguna, sebuah lagu dan musik, sebagus apapun, menjadi relatif tak memiliki arti karena tidak ada yang membeli dan menggunakan,” ujar Ahmad saat menjadi saksi ahli dalam sidang uji materiil UU Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi, Kamis (7/8/2025), yang disiarkan melalui kanal YouTube MK, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: 5 Musisi yang Bebaskan Royalti Lagu, Restoran dan Kafe Tak Perlu Bayar

Pengguna Peran Penting

Menurutnya, pengguna justru berperan penting menghidupkan industri musik. 

Lagu yang dinyanyikan atau diputar di berbagai ruang sosial dapat memperluas jangkauan dan popularitasnya. 

“Mereka menggunakan membuat musik bisa dinikmati berbagai ruang sosial, tetapi juga sekaligus menjadi agen iklan tanpa perlu disuruh,” ujarnya. 

Namun, Ahmad menegaskan, royalti wajib dibayarkan jika pemanfaatan musik bersifat komersial. 

Misalnya untuk konser berbayar, acara bersponsor, atau bisnis hiburan. 

Dalam kondisi ini, pembayaran dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai ketentuan yang berlaku.