Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Protes KJA Pangandaran, Susi Pudjiastuti Video Call Dedi Mulyadi di Hadapan Nelayan: Keberatan

Susi Pudjiastuti video call Dedi Mulyadi protes pembangunan Keramba Jaring Apung di Pangandaran, Jawa Barat.

KOMPAS.com/Candra Nugraha
PROTES - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat video call dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada momen deklarasi pelaku wisata Pangandaran menolak keramba jaring apung di Susi International Beach Strip Pamugaran, Kabupaten Pangandaran, Rabu (13/8/2025). 

Ia mengaku sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jabar untuk membahas masalah serupa.

"Saya sudah menghadap ke sana, dan beliau siap bersama sama kita. Dan barusan ibu Susi Pudjiastuti sudah komunikasi langsung melalui video call dengan pak Gubernur dan sudah didengar oleh semuanya bahwa pak gubernur siap mendukung kita semua," jelasnya.

Bupati juga mengingatkan warga agar tetap menjaga suasana kondusif.

"Jangan anarkis, yang penting tujuan kita tercapai. Jangan sampai kita anarkis tapi merugikan kita sendiri. Jika perlu ke pak KDM lagi, saya siap," tegasnya.

Baca juga: Cerita Bu Susi Guru Honorer SD, Hidup Sebagai Single Mom, Jadi Korban Pungli Rp55 Juta untuk PPPK

Alasan Penolakan

Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) menyatakan KJA bertentangan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang menempatkan Pangandaran sebagai destinasi wisata unggulan.

Dari total 91 kilometer garis pantai, hanya Pantai Pangandaran dan Batukaras yang dapat dimanfaatkan untuk wisata bahari, termasuk Pantai Timur yang selama ini menjadi lokasi strategis untuk perahu wisata, water sport, snorkeling, dan diving.

FKP2WP juga menilai KJA melanggar regulasi nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jabar terkait tata ruang laut, yang menetapkan Pantai Timur sebagai kawasan konservasi untuk menjaga kelestarian ekosistem.

Lokasi tersebut juga merupakan area tangkap nelayan tradisional secara turun-temurun.

Baca juga: Hasan Nasbi Respon Teror Kepala Babi Dimasak, Susi Pudjiastuti: Berhenti Wakili Pemerintah Bicara!

Dalam pertimbangannya, FKP2WP menyebut KJA berpotensi:

  • Merusak estetika dan daya tarik Pantai Timur.
  • Menghalangi atraksi wisata bahari.
  • Mengganggu roda perekonomian masyarakat dan pelaku pariwisata.

"Keberadaan KJA akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, menghambat aktivitas nelayan, dan menurunkan daya saing pariwisata daerah," ujar Koordinator Aksi, Iwan Sofa.

Pernyataan resmi penolakan tersebut dibacakan di hadapan Susi Pudjiastuti, Bupati Citra Pitriyami, dan para pejabat terkait, sebelum akhirnya diserahkan secara langsung kepada Bupati untuk diteruskan ke pemerintah provinsi.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved