Sosok Adies Kadir Bongkar Gaji DPR, Tunjangan Beras Rp12 Juta: Menkeu Kasihan dengan Kawan-Kawan DPR

TRIBUNJATIM.COM - Jumlah gaji DPR RI dan tunjangannya, belakangan viral di media sosial. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebuah lembaga negara yang memiliki peran yang sangat strategi dalam pengawasan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance). 

Tugas pengawasan DPR terhadap pemerintah sebagai peran yang sangat fundamental.

Belakangan ramai gaji DPR disebut-sebut mencapai Rp3 juta, sehari. 

Besaran gaji DPR dan tunjangannya, akhirnya dibongkar oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. 

Menurutnya tak ada kenaikan gaji, namun ada kenaikan tunjangan yang diterima DPR. 

Adies Kadier pun berterima kasih pada Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani. 

Pernyataan Adies Kadier ini jadi sorotan dan membuat masyarakat semakin geram, mengingat kondisi ekonomi yang sulit saat ini. 

Baca juga: Tak Disebutkan Prabowo di APBN 2026, Gaji PNS Tak Ada Kenaikan? ini Besaran yang Berlaku Sekarang

“Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp7 juta yang tadinya kemarin sekitar Rp4–5 juta sebulan,” ujar Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025).

Atas kenaikan tunjangan ini, Adies menyampaikan terima kasih kepada Sri Mulyani.

Bahkan, ia melontarkan kelakar, mungkin Sri Mulyani memberikan kenaikan tunjangan karena merasa kasihan dengan anggota DPR RI.

Menurut Adies, selama 15 tahun terakhir, gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik.

“Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga menyebut, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima bersih anggota DPR sekitar Rp 69 juta hingga Rp 70 juta. 

Jumlah ini masih di luar tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan.