PMII Tuban Gelar Aksi, Desak Pemkab dan DPRD Bongkar Dugaan Penyelewengan Pupuk Subsidi

Poin Penting:

• PMII Tuban menggelar demo terkait dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban.
• Demo digelar di dua lokasi, yakni gedung Pemkab Tuban dan dilanjutkan ke depan Gedung DPRD Tuban.
• Massa aksi membawa enam tuntutan.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Muhammad Nurkholis

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban, Jawa Timur, menggelar aksi demo terkait dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban, Kamis (21/8/2025).

Aksi tersebut berlangsung di dua titik.

Yakni di depan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dan dilanjutkan ke depan Gedung DPRD Tuban.

Puluhan mahasiswa membawa enam poin tuntutan.

Enam tuntutan itu meliputi:

1. Audit menyeluruh terhadap berita acara distribusi pupuk di Kabupaten Tuban.

2. Keterbukaan informasi publik berupa transparansi kuota, distribusi, dan penerima pupuk.

3. Membuat ruang pengaduan cepat dan independen yang dapat diakses masyarakat.

4. Pemberian sanksi tegas kepada distributor atau kios yang menyalahi aturan distribusi.

5. Menjamin alokasi dan ketersediaan pupuk subsidi sesuai kuota.

6. Memastikan harga pupuk subsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Ketua PC PMII Tuban, Ahmad Wafa Amrillah, menegaskan, aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap petani yang kian kesulitan mendapatkan pupuk.

“Kita melihat belakangan ini terdapat dugaan permainan distribusi pupuk, sehingga petani kesulitan mencari pupuk,” ujarnya.

Menurutnya, alokasi pupuk di Tuban tahun ini justru berkurang dibanding tahun sebelumnya, padahal Tuban termasuk salah satu daerah dengan kuota tertinggi di Jawa Timur.

Baca juga: Siasat Licik Komplotan Pengirim Pupuk Subsidi Ilegal Ngawi, Bawa 17,8 Ton Pupuk Sisa Jatah Gapoktan

“Memang sangat minim, satu tahun harusnya 48 rit truk, tapi sampai saat ini baru 8 rit yang terealisasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tuban, Agus Wijaya, yang menemui massa aksi menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa.

Ia mengakui sebagian kendala yang disuarakan para mahasiswa ini memang benar terjadi, namun pemerintah daerah terus melakukan upaya penyelesaian.

“Intinya saya memberikan apresiasi kepada teman-teman PMII. Sebagian kendala yang disampaikan memang benar adanya, dan kita sudah melakukan langkah penyelesaian serta punishment (hukuman) kepada pihak yang melanggar,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, Pemkab Tuban bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi rutin dengan distributor maupun kios pupuk agar pasokan tetap aman.

Sementara itu, saat massa aksi bergeser ke Gedung DPRD Tuban, mereka ditemui oleh Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo.

Ia menegaskan pentingnya transparansi distribusi pupuk agar benar-benar sampai kepada petani.

“Kuota harus jelas, kecamatan ini berapa, desa ini berapa, dan itu harus diketahui publik. Termasuk Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah, itu yang harus diterima petani, tidak boleh ada pelanggaran lagi,” ujarnya.

Ia juga menyebut kuota pupuk subsidi di Tuban tahun 2025 tercatat 74.000 untuk Urea, 57.000 untuk NPK, dan 18.000 untuk pupuk organik.

“Karena kuota dan anggaran untuk Tuban cukup besar, maka perlu pengawasan ketat agar pupuk benar-benar bermanfaat bagi petani,” pungkasnya.