Pemkot Kediri Perkuat Akurasi Data Bansos dengan Sistem Terintegrasi Nasional

Poin Penting:

• Program: Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui aplikasi SIKS NG.
• Tujuan: Meningkatkan akurasi data penerima bansos agar tepat sasaran.
• Dasar Hukum: Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Luthfi Husnika

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri menegaskan komitmennya untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) melalui pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG).

Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menyebut langkah ini penting agar program bansos benar-benar sampai kepada warga yang berhak.

Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama keberhasilan program bantuan yang dijalankan pemerintah.

"Dengan DTSEN yang terintegrasi secara nasional, kita bisa memastikan penerima bansos tepat sasaran. Artinya, warga yang memang layak menerima akan terdata, sementara yang tidak memenuhi kriteria dapat langsung terverifikasi," kata Paulus, Kamis (21/8/2025).

Paulus menambahkan, pemutakhiran data ini dilakukan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025.

Baca juga: Cuaca Jatim Jumat 22 Agustus 2025: Hampir Semua Daerah Cerah, Kediri Hujan Petir Pagi Hari

Di dalamnya dijelaskan sejumlah kategori warga yang tidak lagi berhak mendapatkan bansos.

"Misalnya alamat tidak ditemukan, penerima sudah meninggal dunia, atau seseorang bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, maupun pejabat negara. Keluarga dari kelompok tersebut juga termasuk tidak berhak," tegasnya.

Langkah pemutakhiran ini tidak hanya sebatas administrasi, melainkan juga melibatkan validasi langsung di lapangan. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi kasus bantuan sosial yang salah sasaran di Kota Kediri.

Peran Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri turut dilibatkan dalam memperkuat basis data.

BPS memberikan pemaparan teknis mengenai cara pengolahan dan pembaruan data sesuai standar nasional.

Baca juga: Masih Ada Sekolah di Kediri belum Terlayani MBG, Dapur SPPG segera Ditambah

"Kolaborasi dengan BPS menjadi penting karena mereka memiliki keahlian dalam pengelolaan data statistik. Dengan begitu, data DTSEN bisa lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Paulus.

Ia menegaskan, program bantuan sosial harus dipandang bukan hanya sebagai bentuk bantuan materi, tetapi juga instrumen pengurangan kesenjangan sosial. Untuk itu, data yang tepat sangat dibutuhkan agar tujuan tersebut tercapai.

"Kami berharap dengan adanya pemutakhiran DTSEN ini, tidak ada lagi keluhan soal bansos yang tidak tepat sasaran. Semua pihak punya tanggung jawab yang sama memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat miskin dan rentan," pungkas Paulus.