Siswa SMP Diminta Iuran Rp700 Ribu untuk Laptop Kenang-kenangan, Kepsek Sebut Sumbangan Sukarela

TRIBUNJATIM.COM - Keluhan soal pembayaran kenang-kenangan berupa laptop menjadi sorotan netizen usai diunggah akun Facebook bernama 'Ngringet Bareng'.

Dugaan pungutan berkedok kenang-kenangan disebutkan terjadi di SMPN 1 Gumelar, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Dalam unggahan tersebut memakai bahasa satire dan kritik terbuka kepada para pejabat pendidikan dan kepala daerah.

Baca juga: Kejar Pendemo sampai Geruduk Mie Gacoan, Aksi Polisi Bikin Kesal Pengunjung & Pekerja: Caranya Kasar

Berikut ini adalah isi dari caption akun Ngringet Bareng yang diposting juga di akun Facebook Banyumas Dalam Info.

"Mumpung hari libur arep ngoceh maning. mbok menawa pejabat dindik karo bupatine, gubernur re kober ndeleng hp.

Pada hari kamis kemarin kami wali murid diundang hadir ke SMPN 1 Gumelar,  Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 

Kami diundang hanya mendengarkan keputusan pihak sekolah ada yang harus dibayar untuk beli leptop buat kenang kenangan bahasanya.

Kelas satu bayar Rp400 ribu kelas 3 Rp700 ribu per siswa. Sedangkan kelas 2 saya ngga berani bilang karena saya ngga tau pasti berapa nominalnya. Mohon diyindak," tulis akun tersebut, yang diposting tiga hari yang lalu.

Menanggapi unggahan tersebut, Kepala SMPN 1 Gumelar, Waryanto, menjelaskan isi pertemuan dengan orang tua siswa, Kamis pekan lalu.

Pertemuan tersebut merupakan rapat pleno mensosialisasikan program serta penyelarasan visi dan misi sekolah.

"Hari H pada rapat komite kita diskusi," tutur Waryanto, melansir Kompas.com.

"Kami sampaikan visi misi sekolah, ada kebijakan pembelajaran mendalam, maka visi misi saya cocokkan," ungkapnya.

"Dari situ muncul beberapa program, di antaranya adalah Tes Kemampuan Akademik (TKA). Itu program baru untuk kelas 9," imbuh Waryanto.

"Maret akan ada tes, fungsinya akan digunakan sebagai salah satu syarat masuk ke jenjang berikutnya berbasis CBT soal dari kementerian," katanya.

Menyikapi hal tersebut, pihak sekolah memberikan pernyataan resmi sebagai berikut:

1. Sumbangan sebesar Rp700 ribu untuk kelas IX dan Rp400 ribu untuk kelas VII merupakan hasil dari musyawarah mufakat antara Komite Sekolah dan orang tua/wali murid masing- masing kelas.

2. Tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaan sumbangan tersebut.

Sifatnya sukarela dan bertujuan mendukung kegiatan pembelajaran serta kebutuhan siswa, termasuk pengadaan perangkat pendukung seperti laptop sebagai kenang-kenangan yang bermanfaat.

3. Manfaat utama dari sumbangan tersebut kembali kepada siswa, baik dalam bentuk fasilitas, dokumentasi kelulusan, maupun peningkatan layanan pembelajaran.

4. Apabila terdapat misinformasi atau miskomunikasi, sekolah membuka uang dialog dan klarifikasi secara langsung melalui pihak sekolah atau Komite Sekolah.

Menurut Waryanto, dalam rapat tersebut disampaikan pula kebutuhan sarana mendukung pelaksanaan TKA, salah satunya adalah komputer.

Pihaknya mengatakan saat itu sekolah tidak mengarahkan apa-apa.

"Diskusi dilanjutkan oleh komite sekolah, seandainya program ini berjalan maka muncul hitungan satu orang segini."

"Kelas 7 itu Rp400 ribu, kelas 9 Rp695 ribu. Angka ini muncul pada saat rapat komite, saya sifatnya hanya pendengar," ujarnya.

Baca juga: Pria Rela Bayar Rp2,5 Juta Demi Digotong Pakai Keranda, Lengkap sambil Kenakan Kafan

Waryanto memaparkan, saat ini SMPN 1 Gumelar memiliki 26 unit komputer.

Sementara, pelaksanaan TKA kelas 9, sekolah memerlukan 67 unit.

Sehingga ia menyampaikan masih kurang 41 unit.

"Total perkiraan itu Rp215 juta. Saya sampaikan sekolah ada kekurangan 41 unit. Sekolah sudah melakukan upaya, kami meminta dana aspirasi. Akan cair, insyallah Oktober 7 unit, jadinya tinggal 34."

"Dana aspirasi belum turun, kami nanti sekolah tidak terima uang tetapi unit komputer. Intinya kami sudah melakukan upaya," jelasnya kepada Tribun Banyumas, Selasa (26/8/2025).

Kegaduhan di media sosial, menurut Waryanto, kemungkinan terjadi karena miskomunikasi antara pihak sekolah, komite, dan wali murid.

Komite sekolah menegaskan, terkait sumbangan diberikan kebebasan, boleh di atas atau di bawah angka yang disebutkan, bahkan dibebaskan bagi yang tidak mampu.

"Komite berencana besok Rabu akan ada pleno lagi membahas dan menegaskan ini adalah sifatnya sumbangan," tegasnya.

Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat yang diterima sekolah hanya berasal dari dana BOS.

"Kalau di tempat kami hanya dana BOS saja, tujuannya operasional. Lalu kenapa tidak digunakan untuk membeli komputer?"

"Penggunaan dana BOS ada ketentuan dan penggunaannya, jadi penggunaannya sudah diatur betul," paparnya. 

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen melarang segala bentuk pungutan di sekolah.

"Sudah melarang dan mengeluarkan surat, dilarang ada pungutan," kata Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Widya Prada, sekaligus Plt Kasi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Purnomo Hesti.

Purnomo menyampaikan, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pihaknya telah melakukan konfirmasi ke sekolah.

"Jadi itu, bahasanya orang yang membulatkan. Pada dasarnya kita sudah menyampaikan, nominalnya bervariasi dan berbeda-beda, jadi bukan pungutan."

"Itu yang menyampaikan dari komite, sekolah ada suatu kebutuhan-kebutuhan."

"Komite menyampaikan dari orang tuanya bahasa yang keluar kelas 7 sekian, kelas 9 sekian. Pada dasarnya tidak sama," terangnya.

Nominal sumbangan menyesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa.

Baca juga: Buah Pisang Sisa Menu MBG Diolah Siswa SMA Jadi Kue Bolu, Aksinya Jadi Sorotan

"Nyatanya ada yang memberi besar, yang tidak punya dari sekolah tidak memaksa memberi."

"Itu hasil konfirmasi saya dengan kepala sekolah seperti itu. Namanya orang ingin viral, ada oknum yang ingin memelintir bahasa tersebut," ucap Purnomo.  

Ia menegaskan, kebutuhan utama di SMPN 1 Gumelar adalah komputer yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan TKA berbasis komputer sesuai kebijakan pemerintah pusat.

"Yang dibutuhkan adalah komputer. Antara sekolah satu dan yang lain itu berbeda," tambahnya.

Permasalahan pungutan liar yang dilakukan sejumlah sekolah SMA dan SMK, belakangan memang menjadi sorotan.

Padahal pemerintah setempat telah melarang adanya pungli di kalangan sekolah.