Sulasno Babak Belur Dihajar Imbas Ngaku Petugas PKH, Beri Bansos Tapi Warga Harus Bayar Rp 700 Ribu

Warga juga menemukan nama yang tertulis dalam tanda pengenal yang dibawa Sulasno terlihat mencurigakan. 

Dari gerak-gerik pelaku yang nampak diketahui bahwa pelaku sengaja berkeliling ke rumah-rumah warga dengan mencari warga berusia tua. 

"Sudah dipukuli itu sebelum saya datang (ke TKP). Informasinya kan korbannya banyak bukan dari Desa Pekel saja. Katanya hampir semua di Gucialit dan Padang juga jadi korbannya," Beber Sampurno ketika dikonfirmasi. 

Di sisi lain, Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar memastikan telah mengamankan pelaku guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. 

Status Sulasno diketahui belum tersangka lantaran masih diperiksa oleh petugas Satreskrim Polres Lumajang.

"Untuk latar belakang yang bersangkutan masih kami dalami. Yang jelas warga Lumajang. Untuk statusnya masih kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," Jelasnya Kapolres.

Baca juga: Imbas Ruangan RSUD Penuh, Bayi 1 Tahun Meninggal, Pihak Rumah Sakit: Pukulan Bagi Kami

Sebelumnya, Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar meminta masyarakat aktif mengawasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Dirinya pun mendorong adanya sinergi antara desa, Dinas Sosial, dan masyarakat sipil dalam pengawasan tersebut. 

Menurut Indah, pengawasan secara digital yang bisa diakses semua orang sangat relevan diterapkan. 

“Kalau bisa pakai aplikasi, pakai. Kalau masih manual, jangan ditutup-tutupi. Kita harus punya sistem yang memungkinkan rakyat ikut awasi," Ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: Jenguk Warga Pengidap Tumor Otak di Lumajang, Bupati Indah Beri Bantuan Kursi Roda

Indah juga meminta agar setiap desa membentuk forum warga yang dapat menilai secara berkala keakuratan daftar penerima manfaat bansos. 

“Bantuan sosial itu bukan sekadar angka dalam APBD atau APBN. Itu adalah harapan hidup rakyat yang hidup dalam keterbatasan. Jangan main-main dengan amanah seperti ini,” Tandas Indah. 

Politisi Gerindra itu menilai akar permasalahan distribusi bansos berasal dari data penerima manfaat yang tidak akurat. 

Jika dimanipulasi atau tidak diperbarui secara berkala, Indah berujar kepercayaan publik akan runtuh, dan ketimpangan semakin parah akibat sistem yang tak bekerja dengan benar. 

“Kalau ada yang tidak berhak tapi masih menerima, sementara yang benar-benar miskin tidak tersentuh, maka kita sedang menciptakan ketidakadilan dari dalam,” Jelas Indah

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com