Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot khususnya Badan Kepegawaian Daerah (bkd) Kota Surabaya segera memastikan terkait seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Sebab tahun 2017 di anggaran belanja murni Pemkot sudah mengadakan alokasi anggaran cukup besar untuk seleksi CPNS.
Namun hingga saat ini nyatanya tidak ada tanda-tanda akan adanya seleksi yang diselenggarakan perekrutan CPNS untuk Kota Surabaya.
"Tahun ini ada alokasi anggaran sebesar Rp 3 miliar di BKD untuk seleksi CPNS. Namun sampai saat ini belum ada laporan dan indikasi bahwa Pemkot bakal mengadakan seleksi CPNS untuk mengisi slot pegawai yang kosong," ucap Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Nyoto, Minggu (17/9/2017).
(Ditangkap KPK, Begini Pengakuan Blak-blakan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko)
Ia menyebutkan, selama sebulan belakangan sudah ramai ada pengumunan penerimaan PNS di sejumlah Kementerian dan juga pemerintah daerah.
Namun belum ada kepastian bahwa Surabaya mendapat jatah kuota untuk formasi CPNS di lingkungan Pemkot.
"Karena sekarang sedang ada pembahasan perubahan anggaran keuangan APBD 2017, kami mendorong BKD untuk segera konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi terkait kepastian Surabaya akan mendapatkan jatah formasi CPNS atau tidak," ucap politisi Partai Demokrat ini.
(Maju Pilgub Jatim Butuh Minimal Rp 500 Miliar, Granat Pelototi Aliran Dana Bandar Narkoba)
Namun menurutnya dengan waktu yang mepet hanya tinggal tiga bulan ke depan hingga akhir tahun, kemungkinannya kecil jika akan menggelar seleksi penerimaan CPNS. Kalaupun mungkin, pelaksanaannya dimungkinkan untuk formasi di tahun depan.
"Kalau memang tidak mungkin atau tidak ada jatah formasi, maka Komisi A mengusulkan agar anggatan itu didrop. Anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk kegiatan yang lain," tegas Herlina.
Misalnya untuk pengembangan perencaan Pemkot yang akan membuat assessment center, dan juga untuk pelatihan pegawai ataupun untuk peningkatan kualitas SDM pegawai di lingkungan Pemkot.
(Panen Cabai, Risma Ingin Bikin Surabaya Lebih Pedas)
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwidjono mengatakan Pemkot saat ini lebih memilih untuk mengangkat pegawai outsourcing untuk mengatasi kekurangan pegawai negeri sipil.
Ini terbukti per tahunnya selalu ada alokasi anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah untuk membiayai pengangkatan outsorsing.