Baca tanpa iklan
Kedepan, pemerintah akan mendorong konsep pembiayaan usaha mikro melalui lewat bank. Sebab, dengan melalui sistem peminjaman di bank, akan ada kehati-hatian dalam menggunakan pinjaman.
Berbeda halnya, kalau diberikan dalam bentuk bantuan (charity). "Misalnya, kita bicara penggemukan sapi. Kalau sumbangan, dalam dua tahun sapinya dijual, jadi sepeda motor. Sebab, tidak ada kewajiban untuk mempertahankan sapi itu," kata Pakde Karwo.
Untuk APBD 2019, anggaran yang akan digunakan di sektor pendidikan mencapai Rp 5,87 triliun dari total APBD yang senilai Rp 33 triliun (19 persen). Anggaran itu di antaranya akan digunakan untuk tunjangan profesi guru (Rp1,185 triliun), belanja pembangunan (Rp 1,52 trilun), dana BOS (Rp 1,93 triliun), serta PPK-BLUD 20 SMK senilai Rp 84,165 persen.
• Baru Dipasang di Blitar, Patung Bung Karno yang Habis Anggaran Miliaran Langsung Diminta Dibongkar
Selain itu, pada Juli 2019, pemrov juga akan memberikan bantuan insentif untuk GTT dan PTT dengan total Rp224,81 miliar. Program itu masih akan ditunjang penguatan sarana prasana untuk sekolah pinggiran dan SMA khusus.
Jatim pada 2019 akan menggunakan Rp33,41 triliun sebagai belanja daerah. Anggaran ini lebih besar dari anggaran 2018 yang sebesar Rp30,7 triliun.
Sedangkan untuk pendapatan daerah senilai Rp31,82 triliun. Adanya selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut akan mengguanakan pembiayaan netto yang di antaranya mengunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2018 senilai Rp1,91 triliun.
• 30 Tahun Jadi Pengrajin Wayang Kulit di Mojokerto, Cukup 6 Pesanan Sebulan Sudah Untung Rp 6 Juta
Rincian APBD Pemprov Jatim 2019:
Anggaran Pendapatan Daerah: Rp 31.819.102.731
Penerimaan biaya dari Silpa: Rp 1.916.631.069.216
Pengeluaran pembiayaan: Rp 323,8 miliar
Pembiayaan Netto (selisih antara penerimaan dan pengeluaran): Rp 1.592.831.069.000
Anggaran Belanja Daerah: Rp 33.411.933.801.035
Defisit anggaran diambilkan dari pembiayaan netto: Rp 1.592.831.069.000
(Bobby Koloway)