Baca tanpa iklan
TRBUNJATIM.COM, KLOJEN - Pemerintah Kota Malang berencana memberikan subsidi kepada para pelajar. Sebagai catatan, pelajar yang menerima subsidi diwajibkan berangkat sekolah naik angkot.
Upaya itu dilakukan untuk membantu angkot tetap bertahan di tengah gempuran layanan transportasi online.
Wali Kota Malang Sutiaji juga berharap nantinya dapat mengakhiri ketegangan antara angkutan online dan angkot yang masih konvensional.
"Salah satu di antaranya kita memberikan subsidi kepada pelajarnya. Pelajar itu akan naik angkot," ungkap Sutiaji, Jumat (4/1/2019).
(Demi Dapat Rp 200 Ribu, Penjaga Gudang di Sidoarjo Bantu Pencuri Tembakau)
(Di Tahun 2019, Rektor Universitas Brawijaya Malang Fokuskan Akreditasi Internasional)
Namun Sutiaji menjelaskan masih akan melakukan kajian dalam bentuk simulasi.
"Salah satu simulasi bagaimana online bisa tetap eksis, transportasi konvensional juga bisa jalan dengan baik," katanya.
Rencananya, penerapan subsidi ini akan diberikan pada siswa Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sutiaji mengatakan, fasilitas di angkot harus bisa memenuhi kebutuhan pelajar. Di antaranya adalah ketepatan waktu.
"Tentunya dengan fasilitas yang tepenuhi sehingga layak bagi siswa. Jaminan tepat waktu ke sekolah juga harus dipastikan," jelasnya.
Belum dipastikan berapa unit angkot yang akan difungsikan untuk angkutan kota khusus pelajar ini.
Sutiaji mengaku masih membutuhkan kajian lebih lanjut.
Bahkan katanya program itu kemungkinan baru bisa dilaksanakan pada 2019 akhir sembari menunggu masuknya PAK.
(Polisi Sudah Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos)
(Momen Unik EXO Saat Comeback di Music Bank, Lawan Lagunya Sendiri Saat Perebutkan Trofi Kemenangan)
Ketua Organda Kota dan Kabupaten Malang, Rudy Soesamto mengatakan bahwa kondisi sopir angkot di Kota Malang saat ini memprihatinkan.
Menurutnya terjadi ketidak adilan di Kota Malang akibat tidak adanya kejelasan dari pusat tentang regulasi transportasi online
"Dengan adanya (angkotan berbasis) online, belum adanya aturan dari pusat, sampai dua tahun tidak ada kejelasan dan terjadi ketidak adilan. Makannya kemarin kita hearing dengan DPR dan Pak Wali," jelasnya.