Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim, Aminatus Sofya
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Malang Corruption Watch (MCW) menolak pengusulan pengadaan mobil dinas untuk empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang senilai Rp 5,08 miliar.
"Sejauh ini peran DPRD Kota Malang hasil PAW tidak berjalan optimal dalam melaksanakan fungsinya. Mulai dari fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan," kata Koordinator MCW, Fahruddin, Rabu (13/2/2019).
Ia menambahkan mobil dinas yang saat ini digunakan pimpinan DPRD masih layak digunakan. Lebih baik kata dia, anggaran dipakai untuk memfasilitasi untuk kepentingan publik.
• Terbukti Miliki Sabu, Pria Asal Kebomas Gresik Diciduk Polres Malang Kota
"Pengadaan kendaraan tersebut telah mencederai kepentingan publik Kota Malang," katanya.
Fahruddin mendesak agar usulan pengadaan mobil dinas untuk empat pimpinan DPRD Kota Malang dibatalkan.
Sebagai gantinya, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat Kota Malang melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2019 mendatang.
"Anggaran itu telah direncanakan dalam KUA-PPAS 2018 jauh sebelum kami menjabat jadi anggota dewan sekarang," ucapnya.
• Rawan Terjadi Korupsi, MCW Desak KPU Kota Malang Transparan soal Dana Kampanye
Wakil Ketua DPRD Malang Fransiska Rahayu Budiwiarti mengatakan pengusulan pengadaa mobil dinas dilakukan pada 2018 lalu. Ia sebagai anggota DPRD Kota Malang hasil PAW tidak tahu menahu terkait usulan pengadaan tersebut.
"Anggaran itu telah direncanakan dalam KUA-PPAS 2018 jauh sebelum kami menjabat jadi anggota dewan sekarang," katanya.
• MCW Beberkan Sejumlah Dugaan Kasus Korupsi di SKPD Pemkab Malang
Menurut dia, anggaran sebesar Rp 5,08 miliar digunakan untuk pengadaan satu mobil Toyota Hybrid, tiga Toyota Camry dan satu mobil Hiace. Setelah dihitung kembali, untuk membeli lima mobil tersebut hanya dibutuhkan dana sebesar Rp 3,1 miliar saja.
"Uang sisa pengadaan itu nanti akan dimasukkan ke SILPA. Mobil ini belum masuk masa lelang," ujar dia.