Rumah Politik Jatim

Rawan Terjadi Korupsi, MCW Desak KPU Kota Malang Transparan soal Dana Kampanye

Malang Corruption Watch (MCW) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang untuk transparan terkait dana kampanye.

Rawan Terjadi Korupsi, MCW Desak KPU Kota Malang Transparan soal Dana Kampanye
SURYA/RIFKY EDGAR
Perwakilan dari Malang Corruption Watch (MCW), Intan Dita saat memberi pernyataan tentang transparansi dana kampanye, Rabu (30/1/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Malang Corruption Watch (MCW) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang untuk transparan terkait dana kampanye yang diusung oleh partai politik maupun oleh calon anggota legislatif, Rabu (30/1/2019).

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPRD Kota Malang, perwakilan dari MCW, Intan Dita menyebutkan, hanya PDI-P saja yang melaporkan dana kampanyenya.

Dari data yang dihimpun, ada total 14 partai politik, dan 13 partai politik selain PDI-P tidak melaporkan dana kampanyenya.

Laga Arema FC Vs Timnas U-22 Akan Dijadikan Persiapan dalam Pertandingan Arema di Liga 1 2019

Barcelona Vs Sevilla, Bantai Sevilla 1-6, El Barca Sukses Melaju ke Semifinal Copa del Rey

"Data itu kami peroleh dari website yang tertera di KPU Kota Malang. Itupun hanya Partai PDI-P saja, sedangkan yang lain hingga kini masih belum jelas," ujarnya.

Berdasarkan PKPU Nomor 24 tahun 2018 disebutkan bahwa proses pelaporan atau dana kampanye memilik tiga tahapan.

Tahapan itu di antaranya, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko: Penggabungan 6 OPD Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan SDM

"Partai yang tidak melaporkan LADK itu sanksinya gugur, sedangkan yang tidak LPSDK sanksinya peringatan, itu semua sudah diatur di dalam PKPU," tegasnya.

Lanjut Intan, dari laporan LPSDK yang telah didata oleh MCW, ada 13 partai yang telah melaporkan.

Akan tetapi masih ada 1 partai yang belum menyampaikan LSDK hingga detik ini kepada KPU Kota Malang, yakni Partai Nasdem.

Anggota DPRD Kota Malang Protes Aksi Penyobekan Amplop yang Dilakukan Grace Natalie

"Dari laporan LPSDK yang kami terima, total sumbangan dana paling banyak ada di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp 306 juta, sedangkan yang terkecil ialah Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar Rp 3 juta. Sementara itu rata-rata penerimaan dana kampanye per patai ditaksir mencapai Rp 85 Juta," terang Dita.

Di sisi lain, MCW menilai, format form pelaporan LADK dan LPSDK kurang detail sehingga partai politik hanya melaporkan dana kampanyenya kepada KPU seadanya.

Hal itu didasari dari sumber yang didapati MCW bahwa bentuk sumbangan jasa LPSDK yang paling besar ialah 67 persen, namun di situ tidak dijelaskan bentuk sumbangan apa yang diberikan.

Digelar di Stadion Kanjuruhan Malang, Berikut Harga Tiket Uji Coba Arema FC Vs Timnas U-22

7 Hotel Murah Dekat Alun-alun Batu, Cocok Buat Backpacker dengan Harga di Bawah Rp160 Ribu

"Jenis sumbangan LPSDK itu ada tiga, yakni uang, barang dan jasa. Namun, ketika kami kroscek lebih dalam, Caleg menyumbang 70 persen sedangkan parpol 30 persen. Di situ kami menilai bahwa tidak adanya identitas penyumbang secara jelas dan detail," terangnya.

Untuk itu, MCW mendesak KPU Kota Malang agar bertindak tegas untuk menelusuri kebenaran dari laporan LPSDK yang telah disampaikan oleh tiap parpol.

MCW menyebut, jika hal itu dibiarkan, maka akan semakin besar peluang untuk melakukan korupsi dini di awal.

Jelang Imlek, Harga Bahan Baku Dupa Naik, Perajin di Wagir Malang Keluhkan Bambu Mulai Langka

Sungjae BTOB Live 12 Jam Maraton Gegara Kalah Main Batu Gunting Kertas dengan Changsub

"Kami berharap agar KPU Kota Malang bisa transparan soal dana kampanye. Kemarin Selasa (29/1/2018) kami sudah tanyakan kepada mereka. Malah kami diminta untuk membuat surat permohonan informasi. Padahal sudah jelas di PKPU Nomor 24 tahun 2018 dijelaskan soal transparansi dana kampanye," tandasnya. (Surya/Rifky Edgar)

Penulis: Rifki Edgar
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved