Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya berulangkali mengatakan siap, jika pengelolaan SMA/MA/SMK diserahkan kepada Kota Surabaya oleh Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur.
Wali Kota Risma mengatakan sudah bertemu dengan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, Minggu (11/2/2019) lalu, dan sempat membahas hal itu.
Namun Khofifah belum pasti memberikan keputusan.
• Cable Car Surabaya Ditargetkan Selesai Mei, Tri Rismaharini Ajak Nelayan Melaut dan Jadi Pemandu
• Petugas Satpol PP Surabaya Jadi Korban Pembacokan, Tri Rismaharini Beri Pembelaan, Lihat Aksinya
"Kalau Bu Khofifah kasih ya kita siap. Karena banyak anak Surabaya yang putus sekolah. Kalau kemarin kewenangan di Gubernur, jadi tergantung Gubernur," kata Risma memasrahkan kembali kepada Pemprov Jawa Timur, Jumat (1/2/2019).
Risma mengatakan siap, mengingat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahunan APBD Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya cukup untuk mengurus SMA/MA/SMK.
• Pedagang Hitech Mall Kecewa Tak Ditemui Wali Kota Surabaya Risma
"SILPA kita mencapai Rp 1 triliun," kata Wali Kota Risma.
Dengan jumlah Silpa sekian, lanjut Risma cukup untuk mengelola SMA/MA/SMK kembali.
Risma menceritakan sebelum pengelolaan SMA/MA/SMK dialihkan ke Pemprov Jatim tahun 2017 lalu, Pemkot Surabaya tidak hanya memberi pembebasan biaya SPP saja.
Melainkan ada beberapa poin lainnya yang jadi tanggung jawab pemkot Surabaya.
Misalnya pembebasan biaya gedung, laboratorium, praktikum, hingga berbagai kompetensi gratis untuk mendukung pendidikan para siswa.
“Pendidikan itu bukan hanya (tentang) SPP aja. Kalau di Surabaya, listrik, air, internet sekolah itu kita bayar semua. Kalau dulu SMK itu kita kasih makan siang, uang praktikum, insentif untuk guru, bahkan seragam juga,” ceritanya.
Kesediaan Pemkot Surabaya mengelola SMA/MA/SMK kembali karena ingin sistem pengelolaan pendidikan berjalan komprehensif.
Sehingga pelajar hanya fokus pada belajar, tanpa memikirkan biaya untuk pendidikan mereka.
“Karena di Surabaya itu semua kita bayar, pemeliharaan gedung itu semua kita. Misal lapangan rusak, tinggal dia (pihak sekolah) kirim surat saja. Jadi kebutuhan sekolah itu memang mahal,” tambah Risma.