Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Permasalahan pengelolaan SMA SMK Kota Surabaya turut menarik perhatian Mantan Wakil Ketua Komisi II Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Ir Fandi Utomo.
Di tengah polemik pengalihan kewenangan pengelolaan SMA SMK dari Pemprov ke Pemkot, ia menyarankan kepada Pemerintah Kota Surabaya agar tidak mengelola SMA/SMK.
Hal itu Ia katakan saat ditemui di Surabaya, Jumat (8/3/2019).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, jika hal itu terbentur oleh ketentuan pasal 17 dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Pendidikan SMA/SMK di dalam Undang-Undang nomor 23, ketentuan pasal 17 pengelolaan memang ada di tangan Provinsi," ujar Fandi.
• Prihatin, Fandi Utomo Beri Edukasi Bahaya Sampah Plastik di Kenjeran
• 32 Federasi Pekerja dan Buruh Aliansi SP/SB Jatim Deklarasi Menangkan Fandi Utomo dan KH Maruf Amin
Sebelumnya, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Bhuana mengatakan, Pemkot akan mengelola SMA/SMK secara gratis jika mantan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno terpilih.
Namun, dalam kenyataannya pasangan itu tidak terpilih.
Meski tak terpilih, lanjut Fandi, ada mekanisme lain untuk menggratiskan SMA/SMK di Surabaya.
Yakni, dengan memberi dana hibah kepada Pemprov.
• Millenials Surabaya Siap Kawal Kemenangan KH Maruf Amin, PKB, dan Fandi Utomo
• Para Tetangga Gubernur Khofifah Siap Menangkan KH Maruf Amin dan Fandi Utomo
"Kalau ingin SMA/SMK di Surabaya gratis, tinggal hibah saja dana dari APBD Kota Surabaya di hibahkan ke pemerintah provinsi. Itu dimungkinkan juga oleh Undang-Undang 23. Jadi, pengaturan seperti itu dan pengelolaannya tetap di tangan Pemerintah Provinsi," jelas Caleg DPR RI asal PKB untuk Dapil Jatim 1 Surabaya-Sidoarjo dengan nomor urut 3 ini.
Karena itu, ia berharap agar Pemkot tidak perlu terlalu berharap untuk mengelola SMA/SMK.
Menurutnya, ada hal-hal teknis yang masih didiskusikan dengan kepala dingin terkait teknis atau standart-standar yang akan diterapkan.