Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur mengkritik keras pola sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
BPP Jatim menilai pola sosialisasi yang dilakukan KPU tak signifikan menurunkan potensi pemilih golongan putih (golput).
"Kami melihat potensi golput tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya apabila tak ada perbaikan dalam pola publikasi. Bahkan, (angka golput) bisa lebih besar," kata Ketua Bidang Media BPP Jatim, Hadi Dediansyah pada Selasa (26/3/2019).
Hadi menilai pola sosialisasi yang dilakukan KPU tidak efektif.
(Hadiri Harlah NU, Gerindra Jatim Pastikan Prabowo-Sandiaga Konsisten Menjaga Ideologis Nahdliyin)
(Golput di Jatim Masih Berpotensi Tinggi, Begini Penjelasan KPU Jatim)
Menurutnya kalangan masyarakat yang dia sebut 'masyarakat di bawah' banyak yang belum tahu.
"Masyarakat di bawah kurang publikasi yang seharusnya menyentuh ke masyarakat," kata Hadi yang juga Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim ini.
KPU disebut selaiknya lebih masif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat di antaranya melalui pola kerjasama dengan media.
"Sementara itu, untuk bisa menjangkau ke lapisan bawah itu tidak ada medianya," kata Hadi.
Menurutnya, bila masalah ini tak segera diselesaikan, potensi golput pada pemilu yang rencananya akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang bisa mencapai dua digit.
"Bahkan potensi golput bisa mencapai 25-30 persen," katanya.
(Gaet Pemilih Millenial, KPU Pamekasan Gelar Festival Band Pelajar SMA se-Kabupaten Pamekasan)
(KPU Tuban Sudah Terima Seluruh Kebutuhan Surat Suara Pemilu 2019, Berikut Jumlahnya)
Selain sosialisasi pemilih, Calon Legislatif (Caleg) Gerindra untuk DPRD Jatim ini juga menyoroti netralitas media.
"Tidak banyak media yang netral. Sehingga, sulit menembus kesadaran pemilih untuk memilih," katanya.
Tak hanya potensi golput, BPP Jatim juga menyayangkan masih adanya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum terselesaikan.
"Kami kawatir, antara tingkat partisipasi pemilih dengan DPT yang bermasalah kurang disinkronisasi. Ini masalah yang serius," katanya.
BPP Jatim sejauh ini terus melakukan sosialisasi di tengah keterbatasan regulasi dari KPU. "Kami merasa dirugikan. Sebab, seharusnya hal ini bisa disosialisasikan dengan maksimal," terangnya.
"Kami diuntungkan dengan besarnya animo masyarakat yang berharap perubahan. Kami bisa ketemu (dengan calon pemilih) di situ," katanya.
Reporter: Surya/Bobby Koloway
(Angka Golput Masih Dua Digit, TKD Jatim Dorong KPU Lebih Intens Sosialisasi Soal Pemilu 2019)
(KPU akan Dirikan Dua TPS Pemilu 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Blitar)