Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kelompok mahasiswa Cipayung Plus di Jatim, tolak tegas isu people power.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang juga merupakan salah satu pimpinan Cipayung Plus Jatim, Nabrisi Rohid.
Menurutnya, isu people power tidak relevan karena bertentangan dengan konstitusional.
• Tujuh Ormas Mahasiswa Cipayung Plus di Jatim Beri Dukungan Pada KPU: Kami Tolak Aksi People Power!
• Mahasiswa Cipayung Surabaya Minta Polda Jatim Tidak Represif Pada Aksi Kritik Pemerintah
• People Power Amien Rais, PKC PMII Jatim: Elite Politik Jangan Gaduh
"Tidak perlu adanya people power, karena itu inkonstitusional", tegasnya saat ditemui usai menggelar konferensi pers, selasa (30/4/2019).
Selain itu, isu People power, menurut ketua GMNI Jatim itu, termasuk upaya untuk mendelegitimasi penyelenggara KPU, baik KPU maupun Bawaslu.
Jika terdapat dugaan pelanggaran, lanjutnya, haruslah menggunakan upaya hukum yang sah dan diakui oleh konstitusi.
"Semua ada rule ataupun aturan yang bisa masyarakat sampaikan. Jika menemukan pelanggaran, laporkan aja ke Bawaslu.
Jika itu berkaitan dengan sengketa hasil pemilu, sampaikan ke MK. Jika ada penyelenggara pemilu yang berpotensi nakal maka sampaikan saja ke DKPP. Semua ada konstitusinya, ada peraturannya. Jadi tidak perlu people power itu", Lanjutnya.
Jika tetap ada People Power, tegasnya, maka pihaknya akan memunculkan tandingan yaitu student power.
"Namun itu mungkin agak berbeda, power-power yang kita miliki, karena kita mahasiswa maka tentunya kita akan lakukan kajian ilmiah. Tidak kemudian langsung turun. Kita cenderung akan lakukan kajian kajian ilmiah dulu. Jika dimungkinkan untuk aksi turun, maka kita akan aksi", ucapnya kepada TribunJatim.com.