Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM - Permadi Satrio Wiwoho yang dikenal sebagai Politikus Partai Gerindra akhirnya memenuhi panggilan kedua penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (27/5/2019).
Dengan tegas ia memberikan klarifikasi atas ucapannya yang diduga mengajak makar dan mengajak masyarakat melakukan revolusi dan jihad.
• Adian Napitupulu Blak-blakan Soal Dalang Kerusuhan 22 Mei, IPW Sebut 6 Orang Termasuk Purnawirawan
• Cerita Ismail, Pedagang yang Warungnya Dibakar Massa Aksi 22 Mei, Sebut Bangga Bisa Bertemu Jokowi
Dikabarkan, Permadi Satrio Wiwoho juga membujuk masyarakat agar tak mengikuti konstitusi untuk menyelesaikan masalah di Indonesia ini.
Ajakan itu ia lakukan dalam sebuah pertemuan di gedung DPR/MPR tanggal 8 Mei 2019.
Saat itu ia berbicara selaku anggota lembaga pengkajian MPR.
Ucapannya itu akhirnya dilaporkan ke polisi, terkait ucapannya yang membahas tentang revolusi setelah pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang.
• Prabowo Merasa Terhina Saat Temui Habibie di Istana, Bawa Nama Soeharto, Bermula Laporan Wiranto
• Ini Deretan Link Berita Bukti BPN Prabowo-Sandi untuk Melapor, Disebut Tak Punya Kekuatan Hukum?
"Ini untuk kedua kalinya diperiksa oleh cyber Polda Metro Jaya. Saya enggak pernah makar. Saya harus siap diperiksa. Siap tidak siap, ya harus menghadap," ujar Permadi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2019).
Kuasa Hukum Permadi, Hendarsam Marantoko berharap agar penyidik mempertimbangkan faktor kesehatan kliennya saat melakukan pemeriksaan.
"Kami meminta supaya penyidik dalam memeriksa beliau supaya mempertimbangkan juga kondisi dan usia (Bapak Permadi). Kami minta supaya penyidik bijak dan arif dalam menyidik perkara ini," ujar Hendarsam.
"Tapi prinsipnya kami kooperatif, jangan sampai merugikan kedua belah pihak," katanya.
Kini, Permadi Satrio Wiwoho dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi mengenai video diskusi.
Permadi Satrio Wiwoho mengaku tidak menyadari bahwa video tersebut beredar di media sosial hingga dilaporkan oleh tiga orang berbeda ke Polda Mtro Jaya terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian dan makar.
• Sekjen PDIP Komentari Link Berita Modal BPN Prabowo-Sandi untuk Lapor: Tak Punya Kekuatan Hukum
Laporan dari tiga pelapor memang berdasarkan atas video yang tersebar di media sosial dengan menampilkan sosok Permadi Satrio Wiwoho yang berbicara di dalam sebuah diskusi.
Dalam ketiga laporan itu, pasal yang disangkakan adalah Pasal 107 KUHP dan 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 4 jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Berikut ini pernyataan lengkap Permadi yang dilaporkan tersebut, ditranskrip Wartakotalive.com dari video yang banyak beredar di YouTube:
"Bung Karno juga berpesan, perjuanganku lebih ringan daripada perjuangan kalian kelak.
Karena perjuanganku melawan neokolim yang jelas-jelas penjajah, kulitnya putih, bahasanya Belanda, dan lain sebagainya.
Tapi yang akan kamu hadapi nanti adalah bangsamu yang akan menjajah sendiri, dan akan lebih kejam dari neokolim, dan ternyata benar.
Saya ingin mengingatkan, bahwa kita sudah siap, sebagian rakyat sudah siap. Tapi saya ingatkan, musuh kita juga sudah siap! Siap mati mereka, karena apa?
Karena jenderal-jenderal yang mendukung Jokowi, kalau sampai Jokowi kalah, semua akan masuk penjara atau dihukum mati. Jadi, mereka dengan mengorbankan rakyat akan terus mengganggu kita.
Sekarang ini saya katakan, Tuhan sedang menyaring manusia Indonesia, seperti gabah diinteri, mana yang ikut angkara murka, mana yang ikut budi luhur. Sesudah terkristalisasi, pasti akan bertemu, bertempur. Korbannya sangat-sangat banyak.
Tadi saya katakan, apa yang dikemukakan oleh bapak (sambil menunjuk pria berbaju batik di sebelahnya) seluruhnya benar (belum jelas apa yang disampaikan oleh pria tadi sebelum Permadi berbicara), tetapi tidak bisa diselesaikan dengan perundingan, dengan konstitusi, dengan apapun, kecuali dengan revolusi (lalu disambut tepuk tangan semua yang hadir).
Karena itu, korban pasti besar, kita harus satu pendapat. Ada pendapat yang ingin mengikuti konstitusi, tetapi saya ingin, ubahlah pendapat itu. Sudah saya katakan, tanpa revolusi, kita tidak akan menyelesaikan masalah di Indonesia ini.
Masalah di Indonesia ini bukan Jokowi, bukan Luhut, bukan Megawati, tetapi di belakangnya Cina dengan 2 miliar penduduk yang siap menyerbu Indonesia.
Kalau saja Undang-undang Dasar yang dibuat oleh Megawati dan Amien Rais yang mengamandemen, tidak diubah kembali ke Undang-undang Dasar asli, sebentar lagi presiden kita Cina.
Dan kalau presiden kita Cina, separuh menterinya Cina yang penting-penting. Kita cuma kebagian menteri perempuan, menteri apa yang tidak penting-penting.
Dan kita dalam 10 tahun akan menjadi bangsa terjajah seperti Aborigin di Australia, seperti Indian di Amerika.
Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali revolusi, dan jangan menghitung korban, korban pasti besar. Joyoboyo mengatakan, wong jowo kari separo, cino kari sejodo, itu korbannya.
Kalau kita tidak berani korban, mundur saja, menjadi bangsa terjajah, menjadi Aborigin di negeri tersendiri.
Sangat-sangat parah, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan akan memenangkan budi luhur karena tentara Allah akan berada di pihak kita.
Dan Tuhan akan membantu kita dengan bencana yang maha dahsyat, yang belum pernah terjadi di dunia ini, untuk menghancurkan angkara murka.
Sekarang Tuhan sedang memberikan peringatan-peringatan, tapi yang diperingati tidak menjadi sadar, malah menjadi beringas, malah menjadi pembunuh, malah menjadi segala macam kejahatan dan kezaliman.
• Bawaslu Tolak Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Dian Islami Serahkan ke Tim Hukum BPN
Dan kalau kita tidak mau berkorban, takut berkorban hanya karena mengikuti konstitusi, kita akan menjadi korban mereka yang tidak mau menaati konstitusi. Mereka punya jalan sendiri.
Dan minta maaf kepada para pengacara, anda bertindak sesuai dengan hukum, buat mereka enggak ada hukum, buat mereka kekuasaan yang berlaku.
Mereka, memang ada hukum yang mengatakan hak rakyat untuk mengemukakan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tidak, mereka tidak peduli.
Rakyat yang mengeluarkan pendapat, tangkap, mau apa? Mereka tidak berpihak pada hukum, percuma pembela, percuma.
Membela kayak apa pun, Ahmad Dhani pasti dihukum. Membela kayak apa pun, Ratna Sarumpaet pasti dihukum. Membela kayak apa pun, pasti aktivis-aktivis yang ditangkap akan dihukum.
Karena itu, tidak ada kata lain selain lawan mereka (disambut tepuk tangan dan takbir).
Kepada mahasiswa, saya anjurkan, namamu sudah buruk. Beberapa tahun ini namamu hancur karena kakak-kakakmu telah terbeli, telah diajak keliling Eropa, dikasih duit, dikasih kedudukan menjadi sekretaris BUMN, BUMD, dan lain sebagainya.
• Bawaslu Tolak Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Dian Islami Serahkan ke Tim Hukum BPN
Mahasiswa diam, tidak ada suara, membiarkan rakyat tertindas, membiarkan rakyat miskin, membiarkan rakyat dizalimi.
Kalau memang kalian mahasiswa masih punya hati nurani, pakai, pakai kembali.
Ajak teman-temanmu. Biarkan pengurus mahasiswa kaya raya dan menjadi zalim, tetapi mahasiswa yang lain masih mempunyai hati nurani. Ajak mereka untuk bergerak, jangan takut, karena Tuhan di belakang kita.
Oleh karena itu, tidak ada kata lain, kita tidak punya waktu lagi. Begitu tanggal 22 (Mei) diumumkan, pasti terjadi benturan. Apakah memenangkan Jokowi, atau memenangkan Prabowo, sama, pasti akan benturan.
Karena mereka juga siap, siap untuk mati, kita pun siap untuk mati. Para ulama, para habib, sudah menyatakan kita jihad.
Habib Rizieq, saudara saya, sahabat saya, sudah menyuarakan kita jihad (disambut takbir dan tepuk tangan).
Paling tidak ketua MUI, ulama-ulama, banyak yang membela mereka, juga siap berjihad. Karena itu, pasti kita benturan. Tidak ada konstitusi, yang terjadi adalah hukum siapa kuat siapa menang. Terima kasih."
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Permadi: Saya Enggak Pernah Makar!"
• 4 Fakta Mustofa Nahrawardaya Ditahan Hingga Menambah Daftar Nama Pendukung Prabowo Terjerat Hukum