Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemprov Jatim membuka kemungkinan perpanjangan pendaftaran PPDB SMA/SMK Negeri untuk jalur warga tidak mampu.
Khususnya jika kuota 20 persen kursi untuk warga tak mampu di setiap sekolah belum tercukupi setelah proses validasi dilakukan.
Sebagaimana diketahui, saat ini wali murid di sejumlah daerah protes dan mengajukan perpanjangan pendaftaran PPDB untuk warga tak mampu. Hal ini menyusul pendaftaran siswa tidak mampu ditutup tanggal 13 Juni 2019.
• Ada Kuota 40 % PPDB SMPN di Surabaya Cara Masuknya Lewat Tes TPA, Digelar 17 Juni Besok
• SMP Swasta: Program PPDB Dibuat Zonasi, Wali Murid Tak Mau Masuk SMP Swasta Pakai Status Mitra Warga
• Merasa Mampu, Warga Kota Surabaya Tolak Status Mitra Warga, Pilih Jalur Kawasan PPDB SMP Negeri
Padahal baru kemarin juga ada kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang membolehkan warga tak mampu yang tak memiliki KIP untuk mendaftar PPDB dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
"Sampai semalam, pukul 02.00 WIB, saya cek ke ITS, yang sudah tervalidasi untuk kuota warga tidak mampu sudah 70 persen. Tapi kita tunggu finalnya," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Hudiyono, saat ditemui di Islamic Center, Jumat (14/6/2019).
"Kalau setelah itu masih ada kuota yang belum terpenuhi untuk kuota warga tak mampu, maka sekolah bisa membuka pendaftaran lagi sampai tanggal 20 Juni 2019," lanjutnya.
Sebagaimana diketahui pengumuman untuk jalur offline termasuk warga tidak mampu bakal dilakukan pada tanggal 17 Juni 2019 mendatang. Baru setelah tanggal tersebut masih ada kuota yang lowong, maka dipersilahkan untuk membuka pendaftaran bagi warga tak mampu.
Meski begitu, Hudiyono turut menanggapi protes wali murid yang ingin agar pendaftaran PPDB untuk warga tak mampu diperpenjang agar mereka masih berkesempatan untuk mengurus SKTM.
"Makanya, seharusnya mengurus SKTM tidak hanya dilakukan saat pengajuan pendaftaran PPDB saja. Seharusnya ya sudah diurus jauh-jauh hari. Dan bagi pejabat desa dan lurah yang menerbitkan juga harus hati-hati, karena kalau salah kasihan juga siswanya juga bisa terdiskualifikasi," ucap pria yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekdaprov Jawa Timur ini.
Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang juga ditemui di lokasi yang sama. Mantan Menteri Sosial ini menegaskan bahwa saat ini sudah 70 persen kuota warga miskin di setiap sekolah yang terisi. Hal ini bisa tercapai setelah ada kebijakan memperbolehkan menggunakan SKTM bagi warga tak mampu untuk menggantikan KIP.
"Alhamdulillah setelah kemarin kita memberikan kebijakan boleh pakai SKTM untuk daftar PPDB, sampai tadi pagi sudah 70 persen yang terisi untuk kuota keluarga tidak mampu. Ini komitmen kita agar keluarga kurang mampu ini harus mendapatkan ruang untuk belajar," tegas Khofifah.
Sebab ditegaskan mantan Menteri Sosial ini, cara efektif untuk bisa memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan cara memberikan kesempatan mereka mendapatkan akses pendidikan.
Karenanya, Khofifah meminta pada semua pihak untuk ikut mendukung upaya Pemprov tersebut. Khususnya ia berharap tidak ada lagi orang tua murid yang khawatir bahwa anak mereka akan terdown grade lantaran belajar menjadi satu dengan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Karena ini sampai di IG saya. Kalau mereka khawatir anak mereka akan terdown grade rasanya nggak ada alasan. Sistem SKS memungkinkan anak-anak untuk berpacu dengan prestasi," tegasnya.
Memberikan ruang luas pada murid dari keluarga tidak mampu untuk bisa sekolah di SMA/SMK Negeri diharapkan menjadi komitmen bersama warga Jawa Timur. Sebab dengan cara ini, masyarakat tidak mampu akan bisa turut merasakan program Pendidikan Gratis dan Bekualitas.