Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM - Presiden Jokowi resmi mengumumkan bahwa ibu kota baru Republik Indonesia akan ditempatkan di Pulau Kalimantan.
Dilansir TribunJatim.com dari laman resmi setkab.go.id, Jokowi menyebut 3 wilayah yang jadi incaran lokasi calon ibu kota baru, Selasa (6/8/2019).
"Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian, meskipun belum selesai 100 persen, sudah semakin mengerucut," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (6/8/2019).
• Jokowi Jengkel pada PLN karena Listrik Mati, Fadli Zon: Yang Harusnya Kecewa Rakyat, Bukan Presiden
• Respons Jusuf Kalla Soal Pemindahan Ibu Kota Baru ke Pulau Kalimantan Perlu Banyak Pertimbangan
• Jokowi Umumkan Lokasi Baru Agustus, Bukit Soeharto VS Gunung Mas, Mana yang Pas Jadi Ibu Kota Baru?
"Pilihannya juga sudah jelas, ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi,” ungkap Jokowi.
Untuk diketahui 3 provinsi yang disebut Presiden Jokowi diantaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Untuk saat ini, Jokowi menjelaskan lokasi calon ibu kota baru tengah dikaji dan akan segera diputuskan.
"Nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kita putuskan," ucap Jokowi.
"Tetapi, sekali lagi, kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan semuanya harus dilihat lebih detail lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke depan kita," sambungnya.
Senada dengan yang dikatakan Menteri Perencanaan Pemabangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
• Dhawiya Bongkar Pekerjaan Sebenarnya Jennifer Dunn, Setelah Jedun Pamer Rumah Mewah Seharga Rp 42 M
• Dhawiya Zaida Beberkan Alasan Dirinya Sempat Pakai Narkoba: Gue Memang Lagi Terobsesi Pengen Kurus
• Sripeni Tertunduk saat Disemprot Soal Listrik, JJ Rizal: PLN Institusi Negara, Masa Ngajarin Ikhlas?
Bambang Brodjonegoro mengungkapkan dalam rapat terbatas, pihaknya telah memaparkan 3 (tiga) kandidat ibu kota yang kesemuanya berlokasi di Pulau Kalimantan, Selasa (6/8/2019) siang.
“Tadi kami menyampaikan analisa dari masing-masing kandidat dari Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Timur dan kemudian kami sampaikan kelebihan dan kekurangannya,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.
Kemudian, Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa tim pemerintah yang dipimpin oleh Bappenas bersama beberapa kementerian terutama Kementerian PUPR, ATR/BPN, Kementerian LHK dan berbagai badan yang terkait telah menyampaikan bagaimana perkiraan bentuk kota yang akan dibangun di pusat pemerintahan baru tersebut dan skema pembiayaannya.
“Nah dari hasil rapat tadi intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya atau lokasi pastinya. Tapi yang pasti satu diantara tiga tersebut,” ungkap Bambang.
Menteri PPN dan Kepala Bappenas ini menjelaskan nantinya Presiden akan memberikan arahan agar pusat pemerintahan yang baru dibangun seperti standar kota internasional.
• VIDEO - Ekspresi Dirut PLN Sripeni Inten Saat Disindir Jokowi Pinter Tapi Gagal Kalkulasi Pemadaman
• Mengenal Plt Dirut PLN Sripeni yang Disindir Jokowi Pinter & Tak Bisa Kalkulasi Pemadaman Listrik
• Mantan Dirut PLN Bicara Kemungkinan Sabotase dalam Blackout, Zaman Saya Pejabat Diinterogasi BIN
Ibu kota baru ini natinya diharapkan menjadi rujukan dan acuan dari pengembangan kota-kota lain yang ada di Indonesia.
“Tentunya semua prinsip yang modern, prinsip yang bisa menjaga keberlangsungan kota, dan juga misalkan kehidupan kota yang lebih nyaman itu akan menjadi fokus dari desain ibu kota baru yang akan disampaikan,” terang Bambang.
Pun dijelaskan oleh Bambang Brodjonegoro bahwa putusan yang sudah disepakati oleh semua pihak termasuk Presiden Joko Widodo bahwa sumber biaya untuk pemindahan kota yaitu dari APBN, dari kerja sama pemerintah-badan usaha, dan dari partisipasi swasta BUMN.
Tak hanya itu, Menteri Bambang Brodjonegoro juga menyampaikan bahwa terutama untuk APBN, pemerintah akan berupaya melakukan kerjasama pengelolaan aset, terlebih aset yang ada di Jakarta yang nanti akan pindah maupun aset di tempat baru.
“Jadi artinya meskipun menggunakan APBN tapi tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lain yang sudah ada dalam APBN. Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang cukup besar dari aset yang ada di Jakarta saja maka kita akan mengupayakan agar kerja sama,” jelas Bambang.
• Mantan Menteri Kelautan Tuding Ekonomi Perikanan Hancur, Jawaban Susi Pudjiastuti Tuai Dukungan
• Raffi Ahmad Ungkap Masalah Terberat dengan Nagita, Baim Wong Sebut Sahabat Sempat Kabur dari Rumah
• Baim Wong Beberkan Kebiasaan Buruk Paula Verhoeven, Raffi Ahmad Semprot Baim: Lunya Aja yang Pelit
Undang-Undang dan Badan Otoritas
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, nantinya akan ada undang-undang mengenai daerah khusus ibu kotanya, dan juga ada rencana untuk otorita yang akan mengelola wilayah ibu kota tersebut.
Ditambahkan Bambang, pemindahan ibu kota negara ini merupakan proyek kegiatan multi year. Pasti ada yang 2020 tapi untuk tahap awal, untuk penyiapan infrastruktur dasar, untuk land clearing dan segala macam. Tapi belum akan besar.
“Yang paling penting kita sudah tahu angka berapa yang masuk untuk membiayai kebutuhan tadi,” terang Bambang seraya menambahkan, sebentar lagi Presiden akan mengumumkan lokasi definitifnya, Pada 2020 itu semua persiapan termasuk tadi landasan hukum, 2021 itu konstruksi full construction mulai, 2024 diharapkan proses pemindahan tahap pertama sudah berlangsung.
• Raffi Ahmad Peluk Vega Darwanti Di depan Nagita, Gigi Beri Sindiran Pedas: Enak Bener Menang Banyak
• Nagita Slavina Bongkar Raffi Ahmad Lakukan Ini Saat Dirinya Hamil Rafathar: Nangis Berhari-hari
• Raffi Ahmad Bocorkan Masalah Rumah Tangga Terberat, Vicky Prasetyo Singgung Alamat Palsu: Bahaya!
Jokowi Tinjau Lokasi Calon Ibu Kota Baru
Sebelumnya, pada 7-9 Mei 2019, Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang dianggap ideal sebagai ibu kota RI.
Lokasi tersebut di antaranya Bukit Soeharto di Kalimantan Timur.
Dikutip dari Kompas.com, Bukit Soeharto berada di kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara.
Bukit Soeharto memiliki beberapa keunggulan, seperti infrastruktur dasar yang sudah tersedia.
“Kebetulan, ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda juga ada airport-nya. Sudah enggak buat airport lagi. Pelabuhan juga sudah ada,” kata Jokowi, Selasa (7/5/2019).
• Lomba 17 Agustus Ala Kabinet Jokowi, Intip Gaya Jan Ethes Makan Kerupuk & Jusuf Kalla Bawa Kelereng
Meski demikian, pemerintah masih mempelajari wilayah tersebut dari segi sosial, politik, dan geografis.
Di Kalimantan Tengah, Jokowi sempat mengunjungi Gunung Mas dan 'Kawasan Segitiga'.
Gunung Mas diketahui merupakan pemekaran Kabupaten Kapuas 2002 lalu.
Wilayah ini memiliki luas sekitar 10.804 km dan ditempati 109.947 jiwa.
Gunung Mas termasuk daerah dataran tinggi yang berpontesi sebagai kawasan perkebunan.
Jokowi mengatakan semua aspek akan dikaji, mulai dari sosiologi, lingkungan, kebencanaan, hingga ketersediaan air bersih.
Sementara 'Kawasan Segitiga' berada di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas yang seluruhnya masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
• Nikita Mirzani Pertama Kalinya Tunjukkan Wajah Sang Putra Bungsu, Sosoknya Disebut Mirip Dipo Latief
Palangkaraya juga pernah disinggung Soekarno sebagai visinya untuk ibu kota baru.
"Beliau dulu memilih kemungkinan kan juga pasti ada alasan-alasan khusus dan alasan besar. Itu yang juga dilihat."
"Enggak mungkin sebuah keputusan disampaikan tanpa sebuah argumentasi data dan fakta lapangan yang matang,” ungkap Jokowi.
Estimasi Biaya
Skenario pertama, perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluas 40 ribu hektare dibutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun.
Bappenas menyebut pembiayaan itu memiliki porsi Rp 250 trilun dari pemerintah, sedangkan sisanya dari swasta.
Skenario kedua, wilayah 30 ribu hektare dengan biaya Rp 323 triliun.
• Pengamat Politik Sebut Bukan Mustahil Gibran Rakabuming Jadi Calon Gubernur Jawa Tengah
"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019).
"Karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," imbuhnya.
Waktu Pemindahan
Sementara itu, Bambang, mengatakan pemerintah akan fokus untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota pada 2020.
Persiapan itu termasuk menyusun master plan ibu kota yang terdiri dari detail dan desain rinci terkait pemindahan.
Bambang menyebut konstruksi pembangunan baru akan dimulai pada 2021.
Diperkirakan pembangunan konstruksi gedung pemerintahan serta infrastruktur penunjang membutuhkan waktu hingga 2024 atau 4 tahun.
• Vicky Prasetyo Diduga Gelapkan Mobil Vivi Paris Senilai Rp 800 Juta Untuk Dana Kampanye
Setelah jadi pemindahan ibu kota baru tahap pertama pun bisa dimulai.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bukit Soeharto Jadi Salah Satu Lokasi Calon Ibu Kota Baru"
• Disebut Sebagai Artis Berinisial BS Pemakai Narkoba, Billy Syahputra: Sedikit Pun Gue Gak Sentuh