Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM - Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengumumkan dan melantik susunan pengurus DPP PDI-Perjuangan periode 2019-2024.
Dilansir dari Kompas.com, Megawati mengumumkan sususnan pengurus tersebut di hari terakhir Kongres V PDI-Perjuangan yang dilaksanakan do Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Sabtu (10/8/2019). Setelah diumumkan, para pengurus langsung dilantik oleh Megawati.
Pada Kongres V PDI-Perjuangan, susunan pengurus DPP PDI-P periode 2019-2024 tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya.
• Megawati Kaget Dituding Gajinya Rp 120 Juta & Cerita Saat Diminta Jadi Ketua BPIP: Jokowi Kebangetan
Bukan tanpa alasan, Megawati ingin para petugas pengurus DPP dapat bergerak cepat.
"Saya berpikir kalau perombakannya, pergantiannya, itu sangat banyak, itu bukannya menjadi sebuah hal yang baik. Tetapi kita ini sekarang sedang memerlukan sebuah tahapan di mana semuanya bisa segera bekerja dengan cepat," kata Megawati.
Sementara, Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya ditunjuk sebagai Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang kebudayaan periode 2019-2024.
Tak hanya itu, Megawati mengaku baru menghubungi dan meminta kesediaan Tri Rismaharini pada Jumat (9/8/2019).
Saat ditawari, rupanya Risma bersedia.
• Cerita Megawati Soal Ahok & Pertemuan dengan Prabowo: Enak Gini Jadi Pemenang Terus Semua Merapat
"Saya pikir ajaib juga, kok mau ya? Tapi orangnya saat ini sedang membongkar sekolah. Ketua DPP Bidang Kebudayaan adalah Tri Rismaharini," kata Megawati. Namun, Risma tak hadir saat pelantikan karena harus kembali ke Surabaya.
Dua menteri Jokowi jadi pengurus tidak hanya kepala daerah
Menteri Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI-P juga masuk ke dalam kepengurusan yang baru.
Dua menteri yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manudia Yasonna Laoly. Mega menunjuk Puan sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Pemerintahan, Pertahanan, dan Keamanan.
Sementara, Yasonna ditunjuk sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-undangan. "Dia (Yasonna) nanti saya suruh urusi bukannya HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) saja pokoknya hukum itu lho. Hukum Indonesia ini sekarang sebetulnya menurut saya makin bisa sampai semua tingkat amburadul," kata Megawati.
Megawati mengatakan, hal itulah yang menjadi dasarnya memilih Yasonna.
Terlebih, kata Megawati, Kemenkumham pimpinan Yasonna empat kali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.