Puluhan Mahasiswa Demo di Balai Kota Malang, Tuntut Pemerintah Cabut Revisi UU Ketenagakerjaan

Puluhan Mahasiswa Demo di Balai Kota Malang, Tuntut Pemerintah Cabut Revisi UU Ketenagakerjaan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota Malang.

Mereka menolak rencana pemerintah yang ingin merevisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Juru bicara Aliansi Rakyat untuk Demokrasi, Ramli Abdul Razak menuturkan revisi UU tersebut berpotensi menghilangkan hak-hak yang selama ini didapat oleh kaum buruh. Salah satunya adalah jaminan sosial dan hak cuti haid bagi buruh perempuan.

• Festival Batik Ngalam 2019 Jadi Ajang Pencarian Pakem Batik untuk Kota Malang

• Puluhan Mahasiswa di Malang Demo, Tuntut Pemerintah Stop Tindakan Represi Terhadap Gerakan Rakyat

• Smart Card Bakal Diterapkan Buat Pengganti Buku Uji KIR, Dishub Kabupaten Malang: Berantas Pemalsuan

"Rencana revisi terhadap UU Ketenagakerjaan ini sangat membela pemodal dan tidak berpihak kepada buruh," ucap Ramli di Malang, Senin (26/8/2019).

Ia menambahkan hal negatif yang bakal timbul setelah UU direvisi adalah fleksibilitas kerja yang menguntungkan pemilik modal.

Fleksibilitas kerja yang dimaksud adalah usulan jangka waktu tenaga kerja kontrak yang disebut akan dibebaskan.

"Sistem kerja outsourcing yang sekarang saja banyak dilanggar apalagi kalau dibebaskan," katanya.

Selain itu, Ramli beranggapan bahwa kran investasi yang dibuka sebesar-besarnya oleh Presiden Joko Widodo berakibat fatal,

"Investasi yang dibuka selebar-lebarnya justru berakibat fatal bagi kaum buruh dimana fleksibilitas kerja yang diajukan direvisi UU apabila masuknya investasi berakibat masuknya upah murah," ucap dia.

Puluhan mahasiwa berorasi dan membawa spanduk yang tegas menolak revisi UU Ketenagakerjaan.