Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Selama 2014 hingga 2019, tercatat ada sekitar 140 surat pengaduan yang dikirimkan Warga Jember ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pengaduan terkait kabupaten Jember ini disebut Pimpinan KPK Saut Situmorang, tidak semuanya terkait indikasi tindakan korupsi.
"Jadi per tahun di rata-rata antara 25 - 30 pengaduan," ujar Saut Situmorang saat berkunjung ke Jember pada Jumat (30/8/2019).
Namun dari ratusan pengaduan itu, sejauh ini disebut ada penindakan.
(Komisioner KPK Tawari Anggota Dewan Jember Masuk Penjara, Ini Tanggapannya)
"Apakah kalian tahu ada penindakan, belum ada. Namun kalaupun ada, saya juga nggak akan bilang dulu ke kalian (wartawan)," ucap Saut Situmorang.
"Apakah dari pengaduan itu tidak ada yang perlu ditindaklanjuti, tentunya ada. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, seperti tentang tata kelola (keuangan), juga hubungan antara eksekutif dan legislatif," ujar Saut Situmorang.
Saut Situmorang menambahkan, ada beberapa hal yang bisa didalami oleh KPK dari pengaduan. Pengaduan juga bisa dijadikan masukan untuk KPK.
Dia mencontohkan perihal hasil aset daerah di Jember yang dijual oleh orang lain, namun hasil penjualan itu belum diterima oleh kas daerah.
"Tentunya kalau ada masukan yang bisa kami dalami, akan kami dalami," imbuhnya.
Dia menegaskan, KPK tidak akan menuduh tanpa bukti, atau melakukan tindakan tanpa bukti.
(BREAKING NEWS - KPK Ngantor di Jember Selama Tiga Hari, Ini Tujuannya)
Saut Situmorang bersama tim KPK berada di Jember dalam rangka roadshow bus KPK 2019 'Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi'.
Kabupaten Jember menjadi kabupaten/kota ke-20 yang didatangi bus dan tim KPK dalam rangka pencegahan korupsi, dan edukasi antikorupsi kepada masyarakat.
Pada Jumat (30/8/2019), Saut Situmorang mengisi beberapa acara antara lain:
Berbicara di depan lintas elemen saat pembukaan roadshow bus KPK di Pendapa Wahyawibhawagraha, Jember.
Mengisi kuliah umum di Gedung Seotardjo Universitas Jember, dan
memberikan pembekalan kepada anggota DPRD Jember periode 2014 - 2019 dan pengurus Parpol di gedung DPRD Jember.
Dalam semua kegiatan itu, Saut Situmorang menegaskan kepada semua pihak untuk tidak korupsi, juga ikut melakukan tindakan pencegahan korupsi.
(Saut Situmorang : Orang Tidak Berintegritas Tidak Tahan Lama di KPK)
Saut Situmorang menegaskan, KPK melakukan intervensi ke beberapa urusan terkait pencegahan korupsi.
Ada delapan area intervensi itu yakni:
- perencanaan dan penganggaran APBD,
- pengadaan barang dan jasa,
- pelayanan terpadu satu pintu,
- kapabilitas APIP,
- manajemen ASN,
- optimalisasi pendapatan daerah,
- manajemen aset daerah, dan
- tata kelola dana desa.
Saut Situmorang menegaskan, sampai akhir tahun Pemkab Jember harus memenuhi kinerja 100 persen untuk delapan indikator tersebut.
(Pimpinan KPK Saut Situmoran : KPK Dalami Dugaan Korupsi Pilrek, Kotanya Masih Dirahasiakan)
Karenanya dia meminta kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk saling 'cek' dan 'balance'.
"Eksekutif dan legislatif harus saling cek dan balance supaya tidak ada gonjang-ganjing dan nantinya malah rakyat yang rugi," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Jember Faida mengaku sangat beruntung didatangi KPK
Pihak Pemkab Jember bakal memanfaatkan kedatangan KPK untuk mengedukasi perihal anti korupsi.
Dia menegaskan anak-anak dan pelajar akan terlibat dalam edukasi anti korupsi tersebut.
"Karena pendidikan tentang anti korupsi itu harus dimulai sejak dini," ujar Faida.
Reporter: Surya/Sri Wahyunik
(BREAKING NEWS - KPK Ngantor di Jember Selama Tiga Hari, Ini Tujuannya)