Komisioner KPK 'Tawari' Anggota Dewan Jember Masuk Penjara, Ini Tanggapannya

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang 'menawari' anggota DPRD Jember periode 2019 - 2024 masuk penjara karena korupsi.

Komisioner KPK 'Tawari' Anggota Dewan Jember Masuk Penjara, Ini Tanggapannya
sri wahyunik/surya
Komisioner KPK Saut Situmorang saat memberikan pembekalan antikorupsi kepada anggota DPRD Jember 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang 'menawari' anggota DPRD Jember periode 2019 - 2024 masuk penjara karena korupsi. Tawaran ini tentunya dilontarkan dalam bungkus humor oleh Saut.

'Tawaran' Saut itu dilontarkan saat dia mengisi acara pembekalan antikorupsi kepada anggota dewan Jember baru tersebut, Jumat (30/8/2019).

Saut memaparkan perihal bentuk korupsi, penindakan, juga pencegahan, edukasi antikorupsi, serta apa yang harus dilakukan anggota dewan untuk mencegah terjadinya korupsi, serta tidak masuk penjara karena korupsi.

Dalam paparannya, Saut menunjukkan data penanganan kasus korupsi. Juga orang yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.

"Jumlahnya hampir seribu orang. Ada anggota dewan, bupati, gubernur, pengusaha, pimpinan partai politik. Jumlahnya sudah segitu. Apa masih mau ditambah, mau nambah. Kalau di sini ada yang mau nambah, silhkan tanda tangan, nanti malam saya doakan. Tapi please, jangan ditambah lagi, ini sudah cukup," ujar Saut.

Bermodal Rayuan, Pria Asal Bangkalan ini Kembali Dipenjara Keempat Kalinya

Demokrat Jatim Ikut Berduka Atas Meninggalnya Ibunda SBY

Saut Situmorang : Orang Tidak Berintegritas Tidak Tahan Lama di KPK

Mendengar lontaran Saut itu, tak pelak membuat anggota dewan Jember menggelengkan kepala sambil berkata tidak mau.

Lebih lanjut Saut meminta anggota dewan Jember yang baru dilantik kurang dari dua pekan ini untuk bekerja secara serius dan berkomunikasi dengan pihak eksekutif secara baik. Anggota dewan harus mengetahui apa yang mau direncanakan, dan dianggarkan melalui APBD.

"Kawan-kawan ini boleh anggota legislatif, namun pikirannya eksekutif. Harus cek dan balance dengan pihak eksekutif. Jangan terus gonjang-ganjing dan malah rakyat yang dirugikan terkait perencanaan dan penganggaran APBD. Kalau ada persoalan antara eksekutif dan legislatif yang perlu dicarikan solusi, dan butuh bantuan KPK silahkan kontak kami. Namun bukan berarti tidak ada jaminan tidak ada OTT (operasi tangkap tangan) juga lho," imbuh Saut.

Dalam pemaparannya, Saut juga menunjukkan kasus korupsi yang ditangani di Jawa Timur. KPK menangani 85 kasus korupsi di Jawa Timur mulai tahun 2004 - 2019.

"Itu kasus korupsi di Jatim yang kami tangani, keren tuh jumlahnya," celetuk Saut.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved