Baca tanpa iklan
Pilwali Surabaya Tahun Depan, dari Cucu Soekarno hingga Keponakan Mahfud MD Disebut Bakal Bertarung
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menjelang Pilwali Surabaya 2020, sejumlah nama tokoh disebut-sebut bakal bersaing untuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya.
Satu nama baru yang muncul adalah keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa, Lia Istifhama.
Ada juga Firmansa Syah Ali yang merupakan keponakan dari Mahfud MD.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim bidang hukum, Abdul Malik menyambut positif nama mereka masuk di Pilwali Surabaya 2020.
Namun, Abdul Malik menilai agar dua tokoh tersebut tak membawa nama keluarga, karena bisa dinilai kurang percaya diri.
• Jelang Pilwali Surabaya 2020, Arus Bawah PDIP Surabaya Mulai Panasi Mesin, Bulat Dukung Whisnu Sakti
"Itu namanya tidak pede, Saya pastikan dia ndak mungkin jadi wali kota," jelas Malik, Senin (26/8/2019).
Abdul Malik juga melihat, untuk jadi wali kota, seseorang tak perlu membawa nama keluarganya.
Namun yang terpenting bagaimana kinerja orang tersebut.
"Keponakan siapapun kalau dia enggak bekerja buat apa, apakah dengan dia mengakui sebagai keponakan Gubernur Khofifah atau Mahfud MD otomatis jadi wali kota, ya ndak mungkin, ndak ngefek," jelasnya.
Menurutnya, melihat masyarakat Surabaya yang rasional, tentu warga akan melihat bagaimana kinerja bukan dari siapa keluarganya.
Malik berharap, ajang Pilwali Kota Surabaya 2020 tak hanya dijadikan untuk mencari popularitas.
Tapi kandidat harus serius dalam menjaring suara pemilih lewat sosialisasi dan kerja yang nyata.
"Sosialisasi terus ke bawah, nanti masyarakat akan tahu dan partai politik di Jatim akan membaca. Ada polling sendiri Parpol itu, siapa dari orang-orang ini yg akan diambil. Kecuali kalau maju lewat jalur independen," jelasnya.
Sementara Lia dalam beberapa kesempatan menegaskan, meski masih dalam hubungan keluarga, langkah politiknya tak ada campur tangan Gubernur Khofifah.
Hal sama disampaikan terkait nama Firmansa Syah Ali.
"Kami meneladani semangat dan jiwa kepemimpinan Gubernur Khofifah dan Pak Mahfud," katanya. (Aqwamit Torik)
Potensi Cucu Soekarno di Pilwali 2020
Pascapergantian Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana muncul spekulasi.
Ada yang menyebut Wakil Wali Kota Surabaya ini akan fokus meningkatkan elektabilitasnya karena sebelumnya seluruh PAC mendukungnya sebagai bakal calon wali kota dari partai ini.
Namun ada spekulasi lain bahwa PDIP bisa jadi memunculkan sosok lain yang bisa menjadi bakal calon wali kota Surabaya.
"Namun saya pikir Mas Whisnu adalah tetap kandidat paling kuat di antara kandidat lain di internal PDIP," kata Direktur Surabaya Consulting Group (SCG) Didik Prasetiyono, Selasa (23/7/2019) lalu
Didik melihat Petahana 2 Periode itu oleh dibilang adalah sebagai kandidat internal yang berada paling atas diantara kandidat lain.
Whisnu dinilai memiliki relasi yang kuat dengan struktur partai di grass roots. Tingkat akar bawah ini merupakan mesin partai paling efektif digunakan dalam pertarungan elektoral.
Selain Whisnu ada kandidat bakal calon wali kota yang layak dari internal PDIP. Didik menyodorkan nama Puti Guntur Soekarno.
Cucu Bung Karno ini baru terpilih sebagai anggota DPR RI dengan raihan 139.794 Suara di Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo).
"Ini bisa menjadi modal cukup kuat sebagai kandidat untuk meneruskan tradisi Wali kota Perempuan. Puti merupakan kandidat perempuan internal yang bisa menjadi kejutan," kata Didik.
Tidak hanya Puti, PDIP bisa saja menugaskan Ketua DPRD Surabaya Armuji. Kader PDIP ini bisa menjadi kandidat calon wali kota karena elektabilitasnya moncer. Dia terpilih sebagai anggota DPRD Jatim dengan memperoleh 136.308 suara di Dapil DPRD Provinsi Jatim I (Surabaya).
Raihan suara tertinggi di Dapil Jatim I dan masuk 10 Besar perolehan tertinggi di seluruh Jawa Timur untuk Caleg DPRD Provinsi. "Pengalaman dan kemampuan elektoral akan menjadi daya tawar Armuji untuk menjadi kandidat wali kota PDIP," urai Didik.
Kandidat calon wali kota lain dari PDIP menurut Didik adlaah Eri Cahyadi. Birokrat muda ini cukup cemerlang dalam karirnya. Ada kemiripan jejak sebelum Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini jadi wali kota hingga dua periode sekarang ini.
Bisa jadi DPP PDIP akan juga mempertimbangkan rekam jejak Risma yang memulai jabatan Kepala Daerah dari jenjang Birokrasi maka Eri akan menjadi alternatif. Meski Eri bukan kader PDIP.
"Namun tentunya akan menunggu lampu hijau approval Risma ke Megawati," ucap Didik.
Risma adalah wali kota incumbent kesayangan PDIP dan dikenal dekat dengan Ketua Umum Megawati. Preferensi Risma akan menjadi pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan Mega.
Siapa yang mendapat approval (persetujuan) dari Risma tentunya mendapat perhatian Megawati, dan sebaliknya siapa yang mendapat disapproval (penolakan) dari Risma tentunya juga tidak akan mendapatkan tempat mudah di hadapan Mega.
Selain Eri bisa juga sosok Hendro Gunawan yang saat ini sebagai Sekretaris Daerah Kota Surabaya. Hendro bisa menjadi opsi dari stok nama Birokrat cemerlang yang ada di era Risma, kepemimpinan Hendro yang dikenal tenang menjadi opsi bersama Eri Cahyadi. Namun tetap menunggu lampu hijau approval Risma ke Megawati.
PDIP tidak kurang kader. Partai ini bisa juga memunculkan kandidat potensial lain yakni Mochamad Nur Arifin. Didik menyebut sosok muda ini bisa menjadi kuda hitam.
DPP PDI Perjuangan tentu juga akan mempertimbangkan usia sebagai faktor dalam merebut elektoral. Era sekarang butuh pemimpin milenia. Bupati Trenggalek ini bisa menjadi opsi yang masuk akal.
Dia juga dikenal dekat dengan elit DPP Partai dan memungkinkan menjadi kandidat alternatif bila terjadi kebuntuan pada nama-nama yang sudah beredar.
"Saya yakin PDIP tak main-main menyiapkan calonnya. Pilwali Surabaya 2020 merupakan era krusial dimana kantong-kantong suara PDIP akan digunakan dalam “pertarungan elektoral sesungguhnya” di Pemilu 2024," ujar Didik yang pernah menjabat Komisioner KPU Jatim (2003-2008). (Nuraini Faiq)