Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tak tahu perihal keikutsertaan Fandi Utomo di penjaringan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang.
Menurut PKB, hal tersebut menjadi hak tiap masyarakat.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Surabaya, Musyafak Rouf.
Menurutnya, PKB bahkan tak memiliki regulasi yang mewajibkan kadernya untuk berkoordinasi ketika akan mendaftar di partai lain.
"Belum ada pembicaraan (Fandi Utomo) dengan kami," kata Musyafak kepada Surya.co.id (grup TribunJatim.com) ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (18/9/2019).
• Kepala Dinas ESDM Jatim Akan Hadiri Fit and Proper Test PDIP Besok, Sudah Kantongi Izin Khofifah
"Bahkan, mekanisme untuk meminta izin mendaftar di partai lain juga nggak ada di PKB," katanya.
Menurutnya, hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing kader dalam memilih partai di dalam pencalonan.
"Itu hak masing-masing orang dalam menentukan partai yang dipilih dalam pencalonan," katanya.
"Kami tak bisa melarang karena ini hak asasi," katanya menegaskan.
Sebaliknya, inisiatif Fandi Utomo tersebut dapat menjadi awal dalam pembicaraan politik ke depan.
Sebab, PKB bisa saja berkoalisi dengan PDI Perjuangan.
• Gerindra Sowan ke NU Surabaya, Bahas Pilkada hingga Minta Arahan PCNU Soal Policy Making di DPRD
"Ini malah menjadi positif. Sebab, PKB juga nggak mungkin (mengusung) sendiri. Kami butuh koalisi," katanya.
Sayangnya, Fandi Utomo tak hadir dalam Uji Kepatutan dan Kelaikan (fit and proper test) yang dilakukan PDI Perjuangan, Rabu (18/9/2019).
Terkait hal tersebut, Musyafak juga tak mengetahui alasan Fandi Utomo.
"Kami tak bisa mencampuri urusan di partai lain. Itu di luar koordinasi kami," kata Musyafak diplomatis.