Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, LOWOKWARU - Sutiaji, Walikota Malang menyatakan tahun pertama pemerintahannya fokus pada penataan dan efisiensi lembaga.
Hal itu disampaikan saat kegiatan refleksi setahun kepemimpinan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko di Fisip Universitas Brawijaya (UB) Malang, Senin (30/9/2018).
"Awalnya 34 OPD menjadi 28 OPD," kata Sutiaji di awal diskusi.
Ia menceritakan pengalamannya pada sebuah pemeran, Ada tiga OPD yang isinya hampir sama. Padahal untuk stand perlu Rp 150 juta.
"Kenapa tidak dirampingkan saja? Makanya kami coba membenahinya," jelasnya.
Dari sisi efisiensi ini, Sutiaji mengklaim Pemkot Malang bisa menghemat Rp 62 miliar.
Momen penggabungan OPD yang agak sulit menurutnya ialah Perkim dan PU.
"Tahun pertama saya memang membangun ASN dan lembaga. Sebab mereka adalah kendaraan kami," kata Sutiaji.
Pada tahun ke dua hingga ke lima, Sutiaji mengaku sudah tahu hendak melakukan apa.
Dia menemukan adanya peluang korupsi di sisi pendapatan. Bukan di sisi belanja yang banyak dipelototi masyarakat.
Jika bisa ditekan, maka pada 2023, APBD Kota Malang bisa mencapai Rp 1,7 triliun.
Yang menjadi perhatiannya adalah dari parkir.
Pada 2011, potensi dari parkir Rp 52-57 miliar, data ini mengacu pada penelitian FT sebuah perguruan tinggi yang didanai Jepang.
(Balita di Kota Malang Terjangkit Meningokel, Sutiaji: Belum Bisa Ditangani)
Padahal saat itu retribusi masih Rp 750 untuk roda dua dan Rp 1500 untuk roda empat.
Sekarang retribusi parkir meningkat jadi Rp 2000 dan Rp 3000 untuk roda dua dan empat.