Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Rencana pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB ) di Surabaya harus dilakukan skenario penganggaran yang terukur.
Dalam hitungan Wakil Ketua DPRD AH Tony, PSBB di Kota Surabaya memerlukan anggaran Rp 1,9 triliun.
Angka ini berkali lipat dari jumlah anggaran yang saat ini dianggarkan Pemkot Surabaya Rp 196 miliar.
• Rincian Aturan Sementara PSBB di Sidoarjo, Motor Tak Boleh Berboncengan hingga Warung Tutup 8 Malam
"Hal paling krusial adalah penganggaran saat diterapkan PSBB. Makanya Pansus di DPRD diperlukan karena dalam hitungan kami butuh anggaran Rp 1,9 triliun," jelas AH Tony, Rabu (22/4/2020).
Dalam penetapan status PSBB di Kota Surabaya yang diperlukan saat ini adalah saling mendukung kebijakan.
DPRD bisa merasakan Surabaya akan kelabakan saat kota ini masuk zona merah Covid-19 dan diusulkan sebagai daerah yang harus menerapkan PSBB.
• Curhat Ibu Atta Halilintar Soal Hubungan Anaknya & Aurel, Tak Direstui? 1 Permintaan Soal Masa Depan
• Jarang Terekspos, Ini Sosok Istri dan Anak Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un Disebut Ayah yang Baik?
Saat itulah institusi Pemkot Surabaya akan keteteran.
Sebab saat ini hanya menganggarkan Rp 196 M untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona.
Padahal konsekuensinya akan luas saat PSBB resmi diberlakukan.
• Daftar Usulan Aturan PSBB Sidoarjo, Aktivitas Warga Mandek Jam 8 Malam, Ojol Cuma Bisa Antar Barang
"Iya kalau pusat dan provinsi ikut membantu. Kalau semua diserahkan Pemkot Surabaya akan keteteran. Jika tidak disiapkan skenario penganggaran yang terukur. Penduduk Surabaya ada 3.5 juta," tandas Tony.
Penasihat Fraksi Gerindra di DPRD Surabaya ini menyebut jika ada Pansus semua bisa disikapi bersama.
DPRD dalam situasi PSBB saat ini tidak perlu lagi mengkritik.
• 3 Poin Usulan Aturan PSBB di Sidoarjo, Jumlah Penumpang Kendaraan hingga Pemberlakuan Jam Malam
Tapi ikut membantu memikirkan pemutusan mata rantai penyebaran Corona dengan PSBB.
Bersama fraksi yang lain, Tony telah menghitung kebutuhan saat PSBB benar-benar diberlakukan.
Telah dilakukan simulasi dengan asumsi Pemkot Surabaya harus memenuhi kebutuhan makan 3,5 juta semua penduduk.