Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Rencana pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB ) di Surabaya harus dilakukan skenario penganggaran yang terukur.
Dalam hitungan Wakil Ketua DPRD AH Tony, PSBB di Kota Surabaya memerlukan anggaran Rp 1,9 triliun.
Angka ini berkali lipat dari jumlah anggaran yang saat ini dianggarkan Pemkot Surabaya Rp 196 miliar.
• Rincian Aturan Sementara PSBB di Sidoarjo, Motor Tak Boleh Berboncengan hingga Warung Tutup 8 Malam
"Hal paling krusial adalah penganggaran saat diterapkan PSBB. Makanya Pansus di DPRD diperlukan karena dalam hitungan kami butuh anggaran Rp 1,9 triliun," jelas AH Tony, Rabu (22/4/2020).
Dalam penetapan status PSBB di Kota Surabaya yang diperlukan saat ini adalah saling mendukung kebijakan.
DPRD bisa merasakan Surabaya akan kelabakan saat kota ini masuk zona merah Covid-19 dan diusulkan sebagai daerah yang harus menerapkan PSBB.
• Curhat Ibu Atta Halilintar Soal Hubungan Anaknya & Aurel, Tak Direstui? 1 Permintaan Soal Masa Depan
• Jarang Terekspos, Ini Sosok Istri dan Anak Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un Disebut Ayah yang Baik?
Saat itulah institusi Pemkot Surabaya akan keteteran.
Sebab saat ini hanya menganggarkan Rp 196 M untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona.
Padahal konsekuensinya akan luas saat PSBB resmi diberlakukan.
• Daftar Usulan Aturan PSBB Sidoarjo, Aktivitas Warga Mandek Jam 8 Malam, Ojol Cuma Bisa Antar Barang
"Iya kalau pusat dan provinsi ikut membantu. Kalau semua diserahkan Pemkot Surabaya akan keteteran. Jika tidak disiapkan skenario penganggaran yang terukur. Penduduk Surabaya ada 3.5 juta," tandas Tony.
Penasihat Fraksi Gerindra di DPRD Surabaya ini menyebut jika ada Pansus semua bisa disikapi bersama.
DPRD dalam situasi PSBB saat ini tidak perlu lagi mengkritik.
• 3 Poin Usulan Aturan PSBB di Sidoarjo, Jumlah Penumpang Kendaraan hingga Pemberlakuan Jam Malam
Tapi ikut membantu memikirkan pemutusan mata rantai penyebaran Corona dengan PSBB.
Bersama fraksi yang lain, Tony telah menghitung kebutuhan saat PSBB benar-benar diberlakukan.
Telah dilakukan simulasi dengan asumsi Pemkot Surabaya harus memenuhi kebutuhan makan 3,5 juta semua penduduk.
Sambil menunggu Pergub dalam penerapan PSBB, jika warga wajib berdiam diri di rumah, pemkot harus memenuhi kebutuhan makan sehari dua kali.
Sekali makan Rp 14.000 jadi Rp 28.000 selama 14 hari.
Selain itu penanganan warga berstatus 223 ODP diperlukan Rp 100.000 selama 14 hari.
• Penjelasan Pemkot Surabaya Soal Penerapan PSBB, Kapan Diterapkan? Ikut Rapat Internal: Bahas Perwali
200 PDP Rp 500.000 dan positif 229 diperlukan Rp 1 juta utk penanganan selama 14 hari.
Belum lagi pemenuhan suplemen vitamin C dan seluruh kebutuhan penyemprotan disinfektan.
Total memerlukan anggaran Rp 1,9 triliun.
"Lebih baik ketercukupan anggaran dulu. Makanya jika ada Pansus akan lebih detail dan terkoodonir," kata Imam Syafi'i, anggota Fraksi Demokrat NasDem.
• PSBB Sidoarjo, Dewan Usul Pemerintah Beri Bantuan Rp 1 Juta/KK, Warung & Tempat Kerumunan Ditutup
Saati ini hampir semua fraksi di DPRD Surabaya sepakat membuat Pansus Penanganan Corona.
Baik Fraksi Folkar, Demokrat-Nasdem, PKB, dan Gerindra setuju pembentukan Pansus.
"Jangan sampai kejadian tragis terjadi di Surabaya misalnya meninggal karena diminta tetap di rumah tapi tak dicukupi kebutuhannya," kata Imam.
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Arie Noer Rachmawati