Baca tanpa iklan
Semua bantuan tersebut diberikan untuk warga miskin yang terdampak pandemi Covid-19.
Dirinya menjelaskan, saat ini terdapat tiga kelompok terkait klasifikasi warga miskin tersebut. Warga miskin, warga rentan miskin, dan warga terdampak.
• Berbagi Kebutuhan Lewat Lumbung Pangan, Warga Kota Batu Diperbolehkan Ambil Secukupnya, Gratis!
Di sisi lain, dalam rapat yang digelar Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Dinas Sosial dan Dispenduk Capil, dewan mengkritisi soal carut marut bantuan.
Ketua Komisi D Dhamroni Chudlori menuturkan, saat ini data penerima bantuan yang dari pemerintah dengan kondisi di lapangan dinilai tidak sesuai.
Sebab banyak masyarakat yang sebenarnya tergolong mampu ikut terdaftar sebagai penerima bantuan.
Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Sidoarjo tersebut menghasilkan beberapa poin, salah satunya ialah akan membentuk tim verifikasi dan validasi data.
Tim tersebut akan bertugas menyisir di desa-desa untuk mendata ulang masyarakat yang tergolong warga miskin.
"Tugasnya melakukan verifikasi di lapangan yang tadi sudah diakui oleh Pendamping PKH yang sebetulnya mereka sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan, tetapi mereka tidak mengundurkan diri, sehingga harus dilakukan pembaruan data," kata Dhamroni Chudlori.
• Kapolresta dan Wakil Bupati Sidoarjo Ikut Rapid Test di Drive Thru Waru, Begini Hasilnya
Mengenai kapan tim tersebut akan mulai aktif, politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan akan segera merekomendasikannya.
Dewan berharap jangan sampai ada warga dengan kategori tidak mampu yang tidak tercover bantuan yang sudah disediakan pemerintah.
"Kalau perlu kita juga akan dukung anggaran yang dibutuhkan untuk aplikasi yang terintegrasi antar OPD itu untuk verval (verifikasi dan validasi), karena secara otomatis butuh piranti seperti itu, jadi kita akan dukung untuk mengakhiri carut marutnya data miskin di Sidoarjo," tegasnya.
• Rapid Test untuk Anggota DPRD Sidoarjo Kembali Digelar, Hasilnya Lagi-lagi 2 Orang Reaktif Covid-19
Tentang persoalan ini, Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, Tirto Adhi, menyampaikan, pihaknya memakai data yang dirilis oleh Kemensos.
Menurutnya, kebanyakan data yang telah dirilis tersebut merupakan data lama.
"Sehingga tidak sinkron dengan data yang diajukan Dinsos kabupaten yang notabennya berasal dari data kelurahan. Kita sudah undang TKSK dan Forum Kepala Desa untuk kembali melakukan verval data ini, mudah-mudahan bisa segera selesai," ujarnya.
Editor: Dwi Prastika