Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri jalur afirmasi hingga Selasa (16/6/2020) sore belum juga diumumkan.
Padahal pihak Dinas Pendidikan (Dindik) telah menunda pengumuman dari jadwal semula Senin (15/6/2020).
Hal ini masih menimbulkan keresahan di kalangan orang tua yang berstatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
• PPDB Online SD & SMP di Trenggalek Dimulai 22 Juni, Terkendala Sinyal, Disdikpora: Ada yang Manual
Seperti di salah satu sekolah negeri yang jumlah MBR hampir 50 siswa dari 147 siswa di kelas enam.
"Orang tua tanya ke wali kelas masing-masing. Sementara sekolah tidak dapat informasi dari Dindik," ungkap salah satu pegawai sekolah yang enggan disebut namanya.
Sementara itu, Kepala Dindik Kota Surabaya, Supomo mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengecekan MBR.
• Pernah Hina Pesawat Buatan Indonesia, Malaysia Pusing Cari Armada Tambahan karena Duit Minim
• Ashanty-Anang Tak Kunjung Tanggapi KD, Sikap Baru Ashanty Jadi Sinyal Reaksi Keluarga? Peace
Pasalnya ada pertimbangan skala prioritas MBR yang diterima di sekolah negeri.
"Karena yang MBR banyak sementara kuota sekolah negeri sedikit. Jadi ada verifikasi ulang, karena MBR ini datanya dinamis," ujarnya.
Supomo menjelaskan, penerimaan jalur afirmasi tahun ini memang dioptimalkan karena banyak yang terdampak karena Covid-19.
• PPDB SMPN Surabaya 2020 Jalur Afirmasi Pakai Skema Baru, Orang Tua Kebingungan Pantau Pengumuman
Bahkan mantan Kepala Dinas Sosial ini mengungkapkan kuota afirmasi yang awalnya 15 persen dari kuota keseluruhan bisa menerima hingga 25 persen.
Namun, tidak mengurangi kuota jalur zonasi yang besarnya 50 persen.
Sehingga kuotanya keseluruhan satu sekolah bisa mencapai lebih dari 100 persen.
• Login siap-ppdb.com untuk Daftar PPDB SMA Online 2020, Berikut Dokumen Persyaratan yang Diunggah
Untuk itu dalam satu kelas atau rombel yang awalnya hanya 32 siswa bisa mencapai 42 siswa.
"Untuk penambahan rombel (Rombongan Belajar) kami sudah menyurati kemendikbud. Dan diizinkan, ini upaya pemerintah memfasilitasi anak agar sekolah. Karena anak juga belum tentu bisa sekolah swasta," lanjutnya.
Supomo berdalih upaya penambahan jumlah siswa dalam satu kelas ini sebagai upaya pemerintah hadir menyekolahkan siswa secara gratis.
"Sudah kami komunikasikan dengn sekolah swasta. Sekolah swasta juga menerima mitra warga, ada yang 2, 5 atau 10 anak," pungkasnya.
Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Arie Noer Rachmawati