Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Pelayanan di kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo sudah kembali berjalan sejak masa transisi new normal sekitar dua minggu belakangan.
Namun, layanan di sejumlah kantor pemerintahan itu belum bisa maksimal. Termasuk layanan di kantor-kantor kecamatan, dispenduk, dan sejumlah kantor lain.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Achmad Zaini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang maksimalnya layanan di kantor pemerintah.
"Salah satunya, masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa masa transisi ini seperti PSBB. Paling terasa di kantor-kantor kecamatan," kata Zaini.
Diakuinya, ketidakpahaman masyarakat itu juga karena kurangnya sosialisasi. Sehingga, kendati layanan di kantor-kantor kecamatan sudah buka tapi masih belum banyak masyarakat yang memanfaatkan.
• Belum Ada Arahan Soal Gaji Pemain & Pelatih di Bulan Juli-Agustus, Arema FC: Kami Menunggu PSSI
• Begini Kronologi Pengeroyokan di Asemrowo Surabaya Hingga Tewaskan Pemuda NTT
• Kawasan GOR Jayabaya Kota Kediri Sepi dari Pedagang Pasar Kaget
"Kalau layanan di Mal Pelaanan Publik (MPP) jelas semua sudah dialihkan ke online. Karena tempat itu sekarang dipakai untuk tempat isolasi pasien Covid-19," lanjutnya.
Dari sekian banyak layanan di kantor pemerintahan, yang paling banyak dibutuhkan masyarakat adalah layanan kependudukan. Seperti mengurus KK, KTP, domisili, mutasi, dan sebagainya.
Namun layanan di Dispendukcapil itu, menurutnya, sebagian juga sudah bisa secara online. Bisa diprint di rumah, dan sebagainya.
"Seperti keterangan domisili dan sebagainya itu, bisa lewat online. Diprint di rumah. Karena layanan ini kan butuh cepat. Misalnya untuk keperluan daftar sekolah dan sebagainya," lanjut dia.
Dalam kesempatan ini, Sekda juga mengungkapkan beberapa dampak serius yang dirasakan Pemkab Sidoarjo akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Salah satunya adalah penurunan PAD (pendapatan asli daerah) yang diprediksi mencapai Rp 545 miliar.
Selain karena kegatan ekonomi yang jauh menurun, beberapa relaksasi yang diberikan oleh pemerintah juga menjadi penyebab. seperti keringanan retribusi pasar, retribusi rusun, dan sebagainya.
"Kondisi itu juga sudah kami laporkan ke DPRD Sidoarjo," ujarnya.
Ya, efek pandemi corona memang dirasa semua lini. Bukan cuma daya beli masyarakat yang menurutn, tapi investasi di Kota Delta yang biasanya lebih menanjak juga kali ini terjun bebas.
Terpisah, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto menyayangkan layanan di kantor pemerintah yang malah menurun di masa transisi new normal seperti ini.
Menurutnya, harusnya pemerintah lebih memaksimalkan pelayanan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang baik.
"Sehingga, selain tetap membeli layanan kepada masyarakat juga bisa memberi contoh kepada semua pihak bagaimana penerapan protokol kesehatan di masa seperti ini," kata Tarkit.