Dana BPOPP SMA/SMK Jatim Dikepras 50 Persen Segera Ditambah, Dindik: Semoga Ada Potensi Anggaran

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi SMA

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan, pemotongan BPOPP untuk sekolah SMA/SMK di Jawa Timur diupayakan akan segera ditambal.

Pasalnya, dalam pembahasan perubahan anggaran keuangan P-APBD 2020 mendatang, diupayakan BPOPP sekolah yang sudah dipotong akan ditambahkan kembali.

"Di PAK nanti semoga ada potensi anggaran, Insyalllah yang dipotong enam bulan akan ada tambahan-tambahan agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik," kata Wahid, di Gedung Negara Grahadi, Rabu (8/7/2020).

Geng Remaja Trenggalek Mabuk Berujung Aksi Brutal, Aniaya Orang hingga Rusak Warkop, Gini Endingnya

Penambahan anggaran untuk BPOPP sekolah SMA/SMK Jawa Timur tersebut kini sedang dimatangkan dan diajukan Wahid pads Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sebagaimana diketahui anggaran BPOPP untuk sekolah SMA/SMK di Jawa Timur telah dikepras sebanyak 50 persen dalam rangka refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di Jawa Timur.

Pengurangan anggaran BPOPP tersebut cukup dirasakan oleh sekolah sehingga banyak yang meminta agar pengurangan tersebut dihentikan dan dikembalikan seperti semula.

Saat Ashanty Mati-matian Promosi Lagu Aurel Hermansyah, Unggahan Krisdayanti Justru Tuai Sorotan

Muzdalifah Kerap Pakai Baju Sporty, Fadel Islami Justru Ingin Penampilan Istri Syari Tiap Hari

Terlebih, dalam pengeprasan anggaran BPOPP ini sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta tidak diperkenankan untuk meminta pungutan pada siswa maupun wali murid dalam bentuk dan nama apapun.

Yang berhak meminta hanya atas nama komite wali murid dan itupun sifatnya adalah sukarela.

"Untuk sekolah negeri memang tidak kami perkenankan untuk meminta uang pungutan ke siswa. Kami meminta agar sekolah lebih baik melakukan efisiensi dari BPOPP yang ada untuk kegiatan yang wajib," kata Wahid.

Curhat Pengusaha Terop di Surabaya saat Pandemi, Omzet Nol-Jual Power Sound, Ingin Kebijakan Pasti

Misalnya memprioritaskan untuk pembayaran gaji guru GTT, membayar biaya untuk kegiatan belajar dan mengajar.

Untuk itu Wahud mempersilahkan agar sekolah melakukan evaluasi kembali pada penggunaan dana BPOPP nya.

Selain itu karena sekarang kegiatan belajar mengajar masih dilakukan jarak jauh, maka ada biaya biaya yang bisa dialihkan.

Potret Pemuda Kota Batu Tertangkap Basah Tak Maskeran saat Mau Beli Tempe, Disanksi Kumpulkan Sampah

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur gratis. 

Khofifah pun meminta kepada sekolah untuk tidak melakukan pungutan kepada siswa, khususnya peserta didik baru dalam bentuk dan nama apapun. 

"Program SPP gratis ini sudah berjalan sejak 2019 lalu. Jadi sekolah tidak diperkenankan memungut rupiah sepeser pun dari siswa. Semua gratis, seluruh Jatim," ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (7/7/2020).

Viral Anak Ibu Penjual Lotek Ini Diberi Nama Dita Leni Ravia, Biar Unik, Ini Harapan Orang Tuanya

Halaman
12

Berita Terkini