Baca tanpa iklan
Pertama, menyiapkan interpelasi seperti halnya yang telah mengemuka beberapa waktu terakhir.
"Interpelasi ini tidak ujug-ujug, namun sudah kami kaji sejak lama. Sehingga, kami memastikan apabila rekomendasi ini tidak dijawab dan RUPS masih berjalan maka interpelasi pasti jalan," kata Fawaid yang juga Anggota Fraksi Partai Gerindra ini.
• Lebih Enak Dipandang, Sekelompok Anak Muda Percantik Dinding Rumah di Bantaran Sungai Joyoboyo
Kedua, Komisi C juga menyiapkan gugatan terhadap OJK.
Di antaranya, atas adanya Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
Termasuk, Pasal 6 yang mengatur bahwa setiap usulan pengangkatan anggota Direksi oleh Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (Koreno).
POJK tersebut menjadi dasar Gubernur dalam memilih direksi.
• Pemkab Banyuwangi Berdayakan Pelaku Ekonomi Lokal Guna Sediakan Nutrisi Bagi Tenaga Kesehatan
Menurut Fawaid, Gubernur seharusnya juga memperhatikan Peraturan Pemerintah No 54/2017 tentang BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2018.
Utamanya dalam hal pembatasan usia calon direksi.
"Seharusnya, yang diperhatikan adalah PP. Sebab, posisinya ada di atas POJK," katanya.
Oleh karena itu, Komisi C DPRD Jatim juga rencananya akan menggugat OJK ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
• Banyak Proyek Pembangunan di Gresik Yang Molor, DPRD Beri Catatan Merah, Ternyata Ini Penyebabnya
"Kami sedang susun kajiannya," katanya.
Fawaid menegaskan bahwa langkah yang disiapkan Komisi C merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap perbankan milik daerah tersebut.
"Kami ingin BUMD kita semakin sehat dan mendatangkan provit lebih besar untuk PAD provinsi," tegasnya.
Untuk diketahui, Direktur Utama dan direktur Konsumer Ritel definitif Bank Jatim memang belum terisi.
Untuk saat ini, posisi Dirut diisi oleh Pelaksana Tugas (Pgs) Direktur Utama Bank Jatim, Ferdian Timur Satyagraha.