Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Demokrat menegaskan tak memiliki kriteria khusus dalam menjalin koalisi di Pilkada 2020.
Termasuk di sejumlah daerah di Jawa Timur, Partai Demokrat terbuka dengan semua partai.
Termasuk, dengan PDI Perjuangan.
"Di sejumlah daerah di Jawa Timur ada yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Koalisi kami cair," kata Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Renville Antonio kepada TribunJatim.com, ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (7/8/2020).
Memang, untuk calon yang telah mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat, beberapa di antaranya juga berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Misalnya, Calon Bupati-Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar - Dwi Rianto Jatmiko.
"Dari tujuh rekomendasi yang turun dari Demokrat memang baru di satu daerah yang kami berkoalisi dengan kawan PDI Perjuangan. Namun, tidak menutup kemungkinan akan disusul daerah-daerah lain," kata Renville Antonio.
Kedekatan figur dengan partai yang juga membuat Partai Demokrat memiliki kesamaan dengan PDI Perjuangan.
"Prinsipnya, Demokrat dan kawan PDI Perjuangan di Jawa Timur cukup cair," kata Renville Antonio yang juga Bendahara DPP Partai Demokrat ini.
• Strategi PDI Perjuangan di Pilkada Surabaya 2020, Maksimalkan Pemilih Loyal, Legislatif dan Risma
Setelah Ngawi, besar kemungkinan Partai Demokrat akan berkoalisi dengan partai berlambang kepala banteng ini di daerah lain.
Menurutnya, syarat pembentukan koalisi tak secara spesifik menyebut identitas partai.
Selama figur yang diusung memiliki konsep yang searah dengan cita-cita partai serta memiliki potensi menang, maka Partai Demokrat tak segan memberikan rekomendasi. Sekalipun, berkoalisi dengan partai manapun.
Di sisi lain, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno juga menjelaskan hal senada.
• Rekomendasi PDI Perjuangan untuk Pilkada Ponorogo 2020 segera Turun, Mesin Pemenangan Sudah Siap
Menurutnya, dalam memilih pasangan calon maupun mitra koalisi, PDI Perjuangan memiliki dua kriteria.
Pertama, harus memiliki visi dan misi selaras dengan Pancasila dan NKRI.