Laporan Wartawan TribunJatim.com, Benni Indo
TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau DPKPP Kota Batu, Bangun Yulianto mengatakan, program penomoran rumah belum selesai.
Namun sejak tahun 2018, program penomoran rumah belum berlanjut kembali hingga 2020 ini. Rencananya program akan bergulir kembali pada 2021.
"Tahun ini tidak dianggarkan. Mungkin tahun depan, saya tidak tahu kenapa tidak dianggarkan karena saya belum menangani di bidang itu. Tahun depan ada lagi sampai semampunya anggaran," ujar Bangun Yulianto, Senin (21/9/2020).
Dia mengatakan, program terakhir dilaksanakan pada 2017. Namun ia mengaku tidak mengetahui anggaran saat itu.
"Anggaran terakhir 2017. Wah itu bukan saya yang menangani. Kalau tidak lihat data, saya tidak hafal, yang jelas ada anggaran," ujar Bangun Yulianto saat ditanya anggaran yang dikucurkan pada 2017.
• Harga Tiket Masuk Wisata Goa Tabuhan Pacitan, Ada Batu Bisa Dibunyikan Bak Gamelan, Lihat Lokasinya
• 13.822 Warga Kota Batu Sakit Jantung, Wali Kota Dewanti Rumpoko Dorong Kerja Sama Dinkes dan BPJS
Sementara itu, persiapan untuk 2021 masih didata.
Bangun Yulianto mengaku belum bisa menyebutkan berapa jumlah anggaran yang disiapkan, karena pendataan belum rampung.
"Ini masih kami data, kalau mau pasang, kami sinkronkan lagi datanya," terangnya.
Siswanto, mantan Kepala Dinas Perumahan Kota Batu pada 2016 menjelaskan, saat ia menjabat, waktu itu dianggarkan Rp 700 juta untuk menjalankan program tersebut. Katanya, setiap tahun anggarannya berbeda-beda.
• 9 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Malang Raya Dapat Bantuan Ventilator dari Pemprov Jatim
• Warga Resah Jalan Larmani Rusak Parah, Bahaya, DPUPR Kota Batu Langsung Anggarkan Rp 198 Juta
"Anggaran tidak mesti setiap tahun. Pada 2016, saat saya menjadi kepala dinas, anggarannya sekitar Rp 700 juta. Bahannya lelang," terangnya.
Kata Siswanto, jika ada rumah yang belum mendapat fasilitas tersebut, berarti program perlu dilanjutkan kembali.
Namun Siswanto mengaku tidak mengetahui detail terkait program tersebut karena sekarang menjabat di dinas berbeda.
"Kata-kata selesai harus hati-hati, jangan sampai timbul masalah. Itu dianggarkan tiap tahun. Digilir sesuai kemampuan keuangan. Keuangannya setiap tahun turun ada berapa, untuk desa mana. Sekarang saya tidak tahu, tapi kalau rumah belum semuanya, berarti perlu dilakukan lagi," terangnya.
Editor: Dwi Prastika
• Pasar Besar Kota Batu Didesain Jadi Tiga Lantai dan Ramah Lingkungan, Ukuran Lapak Berbeda-beda
• Mengemudi dalam Keadaan Mabuk, Sopir Truk Tetes Tebu Tabrak Motor di Kota Malang