Eks Kantor Dinas Cipta Karya Akan Jadi Perpustakaan Kota Batu, Rehabilitasi Mulai Digarap Tahun Ini

Reporter: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Batu melirik aset gedung Pemkot Batu yang berada di Jalan Kartini untuk dijadikan Perpustakaan Kota Batu.

Kabid Perpustakaan Disperpusip, Retno Purbawati mengatakan, pihaknya mulai berkoordinasi untuk mengurus administrasi pelimpahan aset dari dinas pengampu sebelumnya ke Disperpusip.

Aset gedung itu merupakan eks Kantor Dinas Cipta Karya Kota Batu yang sekarang berganti nama menjadi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).

Gedung eks Dinas Cipta Karya itu kini tak lagi difungsikan.

Untuk itu, Disperpusip berkeinginan menjadikan aset gedung itu Perpustakaan Kota Batu. Karena saat ini, Kota Batu belum memiliki perpustakaan daerah yang representatif.

Baca juga: Hasil PKKM Jilid I di Kota Batu, Wakil Wali Kota Sebut Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Naik

Baca juga: Pengakuan Keluarga Jenazah Covid-19 Tertukar di Malang Hingga Berujung Pemukulan: Terpancing Emosi

"Dokumen administrasi sudah disiapkan. Masih akan diajukan untuk pelimpahan aset gedung, dari pengampu sebelumnya ke kami," terang Retno, Jumat (29/1/2021).

Retno mengatakan, pagu anggaran yang disiapkan untuk mewujudkan rencana itu, senilai Rp 2,7 miliar.

Anggaran sebesar itu disiapkan untuk rehabilitasi gedung.

Menurutnya, gedung dua lantai itu bisa diisi sebanyak 105 ribu jilid buku. Dengan daya tampung sebanyak 100 pengunjung.

Baca juga: Pemkot Batu Cari Sosok Baru Direktur WBR, Beri Kesempatan Anak-anak Muda Mendaftar

Baca juga: Jumlah Penduduk Kota Blitar Bertambah 17.181 Jiwa Dalam 10 Tahun, Didominasi Generasi Z dan Milenial

Ia menambahkan, rehabilitasi gedung rencananya akan mulai digarap tahun ini. Segala tahap perencanaan juga telah diselesaikan oleh pihak konsultan.

Tinggal memasukkan paket pekerjaan ke Bagian Layanan Pengadaan untuk dilakukan lelang.

"Setelah ada pemenang lelang, pengerjaan berjalan. Semua ada mekanismenya. Kalau tidak, nanti anggaran yang disediakan bisa dikembalikan ke kas daerah," paparnya.