Baca tanpa iklan
Reporter: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur berharap seluruh kader untuk patuh dan tunduk terhadap keputusan DPP.
Gerindra Jawa Timur mengingatkan, penunjukan Ketua DPC merupakan hak prerogatif Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Plt Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad menyikapi mundurnya 13 dari 20 Pimpinan Anak Cabang (PAC) di bawah DPC Gerindra Tuban.
Pengunduran diri ini diambil setelah Harry Susanto ditunjuk sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tuban untuk menggantikan Tri Astuti pada pertengahan Januari 2021 lalu.
"Kewenangan mengganti (ketua) DPC ada di tangan DPP. Semua SK DPC ditandatangani Ketua Umum (Prabowo Subianto) dan Sekretariat Jenderal (Ahmad Muzani)," kata Anwar Sadad saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (29/1/2021).
Baca juga: Kegaduhan di Gerindra Tuban, Pengurus di 13 PAC Nyatakan Mundur dari Kepengurusan Partai
Keputusan mengganti juga bukan tanpa sebab, namun ada sejumlah evaluasi yang mendalam oleh DPP.
Bukan hanya untuk DPC Bojonegoro dan Tuban, namun juga 36 DPC lainnya.
"Setiap organisasi pasti memiliki evaluasi secara reguler, termasuk di Gerindra. Pergantian Ketua di DPC Tuban dan Bojonegoro semata-mata untuk penyegaran. Di-refresh kembali," kata Anwar Sadad.
"Pun demikian pula dengan DPC lainnya. Masing-masing ditata kembali, mulai dari yang disempurnakan, dirombak, hingga diganti," katanya.
Anwar Sadad memberikan komentar soal tudingan bahwa penunjukan Harry Susanto sebagai Ketua DPC Gerindra Tuban dinilai kurang tepat. Sebab, dinilai bukan kader asli partai dan tidak pernah berkeringat untuk partai.
Baca juga: Beri Bantuan untuk Korban Bencana di Jember, Golkar Jawa Timur Salurkan Uang Hingga Pakaian
Menanggapi hal ini, Anwar Sadad tak memungkiri bahwa setiap keputusan yang diambil DPP tak selalu langsung diterima daerah. Bahkan, ada juga yang menimbulkan gejolak seperti halnya yang ada di Tuban.
Namun Anwar Sadad mengingatkan, setiap figur yang ditunjuk untuk memimpin partai di daerah telah memenuhi sejumlah kriteria.
"Bagi beberapa kader mungkin mengecewakan. Tetapi, sebagai kader sudah seharusnya patuh dan tunduk terhadap keputusan DPP," katanya.
"Sumpah kader kami isinya harus loyal terhadap putusan pucuk pimpinan. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak menjalankan putusan," katanya.