Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan
TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Belum lama ini Pemprov Jatim telah mengumumkan status baru Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kabupaten Lumajang.
Usai dua bulan lebih Lumajang konsisten berada di level 3, kini turun menjadi level 2.
Kasus harian penularan dan kematian akibat Covid-19 dinilai sudah mulai melandai.
Namun, pengumuman baru itu ternyata belum bisa membantu menggeliatkan kembali sektor pariwisata.
Pemda Lumajang masih ketar-ketir membuka tempat wisata lantaran pengumuman Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) masih menyebut status PPKM kota ini masih berada di level 3.
Praktis, sampai saat ini objek wisata di seluruh Kota Pisang masih dilarang beroperasi.
Tidak hanya menutup tempat wisata yang dikelola swasta, namun juga milik pemerintah.
“Kami tidak bisa mengacu pengumuman yang diterbitkan provinsi, karena kita menunggu Inmendagri. Karena kita diatur Mendagri," kata Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Lumajang Yoga Pratomo.
Menurut Yoga, langkah itu diambil karena berkaca dari pengalaman daerah lain.
Kasus aktif harian meningkat karena semua kegiatan dilonggarkan, tanpa memperhatikan potensi baru penularan COVID-19.
Keputusan tersebut tentu dapat disimpulkan bahwa nasib pariwisata ada di tangan Inmendagri.
Buka atau tidaknya wisata, hanya bisa menunggu keputusan Inmendagri.
Meski begitu, pemda tampaknya juga tidak tinggal diam. Pihaknya sudah mulai mensosialisasikan aturan-aturan yang mungkin akan berlaku jika destinasi wisata sudah diizinkan beroperasi.
Misalnya penerapan pembatasan jumlah kapasitas pengunjung. Kemungkinan pula aplikasi Peduli Lindungi, juga bakal dimasukan aturan.
Jika begitu, otomatis pengunjung yang diperbolehkan masuk ke objek wisata harus sudah mendapat suntik vaksin, minimal dosis pertama.
"Sekarang teman-teman pengelola objek wisata sudah mulai kami wanti-wanti. Jangan sampai nanti terlalu euforia siapa saja dibolehkan masuk. Harus ada skrinningnya agar kesehatan pengunjung dan pengelola terkontrol oleh pemerintah," pungkasnya.