Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Forum Musda Partai Demokrat Jawa Timur, yang akan digelar pada 20 Januari 2022 mendatang, dipastikan tidak akan menghasilkan nama ketua terpilih.
Hal itu karena forum tersebut hanya akan mengusulkan nama calon ketua kepada DPP.
Ketua Steering Committee (SC), Reno Zulkarnaen menjelaskan, format Musda pada kali ini memang berbeda dari gelaran yang biasanya memutuskan berdasarkan suara terbanyak. Namun, sebagaimana termaktub dalam regulasi organisasi, mekanisme baru telah mengatur secara rinci.
"Musda nanti insyaallah cuma mengusulkan paling banyak tiga nama, jadi bisa satu nama, dua nama," kata Reno Zulkarnaen di Surabaya, Senin (17/1/2022).
Baca juga: Bayu Airlangga Jadi Kandidat Ketua Partai Demokrat Jatim, Menantu Pakde Karwo Dapat Dukungan 30 DPC
Reno Zulkarnaen yang ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur itu menjelaskan, forum Musda telah diatur secara rinci dalam AD/ART maupun peraturan organisasi. Mulai dari kandidat yang berniat nyalon hingga mekanisme bagaimana calon bisa terpilih.
Untuk bisa nyalon, figur setidaknya harus mengantongi 20 persen surat dukungan dari pemilik suara sah. Di Jawa Timur ada 40 suara, yang terdiri dari 38 DPC, 1 DPD serta 1 DPP.
Sehingga, untuk bisa maju sebagai calon, figur harus mengantongi sedikitnya 8 dukungan. Menurut Reno, dukungan itu juga akan diverifikasi faktual jelang gelaran Musda Partai Demokrat.
"Proses verifikasi faktual, itu memanggil seluruh pemilik suara sah satu per satu, untuk ditanyakan mendukung siapa dengan alasan apa, itu disampaikan oleh tim verifikasi dari BPOKK," sambungnya.
Jika dipastikan telah mengantongi 20 persen suara, maka bakal calon akan ditetapkan pada proses sidang dalam forum Musda.
Pada proses berikutnya, setelah didapati kandidat, maka lantas diusulkan kepada pihak DPP Partai Demokrat.
Usulan itu, kemudian ditindaklanjuti dengan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Reno mengungkapkan, fit and proper test itu akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari tiga orang. Dari tim tersebut diputuskan ketua terpilih.
"Tim tiga terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP," urainya.