Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama
TRIBUNJATIM.COM, SAMPANG - Kedua kalinya, gerakan penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali digelar di depan Gedung DPRD Sampang, Senin (5/9/2022) siang.
Namun, kali ini demonstran berangkat dari para aktivis yang mengatasnamakan Rakyat Sampang, sedangkan sebelumnya merupakan mahasiswa asal Kota Bahari.
Pantauan dilokasi, para demonstran menggelar aksi dari depan Pasar Srimangunan Sampang, tepatnya Jalan KH. Wahid Hasyim, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura.
Dengan menggunakan atribut aksi mulai dari pelantang suara dan sejumlah poster berunsur kritik, para demonstran menyisir jalan hingga ke Gedung DPRD setempat yang jaraknya sekitar 2 kilometer.
Setibanya di lokasi, jalannya aksi sempat dikhiasi dengan adanya pembakaran properti aksi yang dilakukan demontran, berupa miniatur mayat yang dibungkus kain kafan.
Hal itu dilakukan sebagai symbol matinya perhatian DPRD Sampang atas realisasi kebijakan kenaikan BBM yang dinilai menyengsarakan rakyat.
Ketua Pelaksana, Sulhan mengatakan bahwa perekonomian masyarakat belum stabil sepenuhnya akibat pandemi Covid-19, mengingat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.
Baca juga: BBM Naik Harga, SPBU Vivo Berani Jual Bensin dengan Harga Lebih Murah, Siapakah Pemiliknya?
Namun, kini ditambah harga BBM naik sehingga sangat menjadi beban bagi masyarakat karena transportasi bisa dikatakan kebutuhan sehari-hari.
"Dampak lainnya secara tidak langsung akan berpengaruh pada kenaikan harga pangan atau sembako sehingga harga kebutuhan primer masyarakat menjadi meningkat," ujarnya.
Dengan begitu, kata Sulhan seharusnya DPRD sebagai dewan perwakilan masyarakat mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat namun malah sebaliknya.
Bahkan, pihak legislatif dinilai tidak berada di pihak rakyat sebab tidak ada satupun tindakan untuk menolak kebijakan pemerintah pusat atas kenaikan harga BBM.
Maka dari itu sebagai langkah awal, demontran meminta DPRD Sampang mempublikasikan pembatalan kenaikan harga BBM di akun media sosial masing-masing.
"Dalam postingan itu disertakan hastag Presiden RI, DPR RI, Kementrian SDM, dan Kementerian Keuangan," terang Sulhan.
Selanjutnya, demontran meminta pihak legislatif Sampang mengirim surat pembatalan kenaikan harga BBM kepada Presiden dan DPR RI dengan mengatasnamakan intansi DPRD Sampang.