Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni
TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Tuntut pemerintah batalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Mojokerto, Rabu (7/9/2022).
Para pendemo yang tergabung dalam barisan Cipayung dan Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya itu terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan tindakan guna mengantisipasi inflasi dampak kenaikan harga BBM.
Ketua PC PMII Mojokerto, Ahmad Rofi'i menjelaskan, aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya ini menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi.
Mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasi, terutama masyarakat ekonomi rendah yang begitu terdampak kenaikan harga BBM tersebut.
"Aksi unjuk rasa mahasiswa gabung Mojokerto Raya hari ini terkait dampak kenaikan BBM dan kita meminta pemerintah agar seluas-luasnya membuka atau menyediakan lowongan pekerjaan," jelasnya.
Mahasiswa menuntut DPRD Kota/Kabupaten Mojokerto mengusulkan pencabutan kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi, lantaran telah mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, khususnya kelas bawah, UMKM yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.
Mengawasi penyaluran BBM subsidi dari pusat ke daerah secara transparan dan tepat sasaran.
Menuntut adanya Perbub/Perwali berkaitan dengan stabilitas ekonomi daerah, menekan inflasi dan persoalan ekonomi rakyat.
"Saya minta pemerintah juga memperbanyak terkait UMR harus dinaikkan, karena dari Rp 10 ribu (BBM subsidi) kenaikan harga hampir 30 persen, sehingga pendapatan masyarakat juga harus naik," ucap Rofi'i.
Dia mengatakan, soal aksi unjuk rasa yang sempat ricuh dengan petugas merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah daerah dan DPRD Kota Mojokerto.
Para mahasiswa tidak puas dengan dewan yang bertele-tele dan tidak ada solusi terkait aspirasi mereka yang menginginkan pemerintah daerah mengusulkan pembatalan kenaikan harga BBM subsidi.
"Ini bentuk kekecewaan kami, apalagi dewan DPRD kota menyampaikan pun tidak memuaskan kita, sehingga itu tindakan kekecewaan kita terhadap Pemerintah Kota Mojokerto khususnya, dan juga pemerintah pusat," ungkapnya.
Ketua HMI Mojokerto, Elang Teja Kusuma menyebut, ada kekerasan fisik dari petugas saat mahasiswa melakukan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di gedung DPRD Kota Mojokerto.