MPP dinilai juga dapat meningkatkan investasi, sekaligus mencegah praktik suap, gratifikasi, pungutan liar, serta pelanggaran lainnya dalam mengurus berbagai perizinan.

Tidak hanya itu, Ganjar juga menuturkan, MPP menawarkan kemudahan di sisi sarana dan prasarana.

Yang tidak kalah penting adalah kemudahan prosedur dan alur pelayanan, adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta personel yang memberikan pelayanan dengan tulus dan ikhlas.

Ganjar mengatakan, didirikannya MPP merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terpadu satu pintu yang mudah, murah dan cepat serta lebih nyaman bagi masyarakat.

Selain itu, MPP juga dapat membuat sistem pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel karena dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui data-data yang ditampilkan di MPP.

"Kita mendorong seluruh kabupaten kota memiliki MPP agar pelayanannya lebih cepat dan ini mencoba mengintegrasikan."

"MPP bisa menjadi tempat yang bisa meng-clearence, prosesnya seperti apa, bayarnya berapa dan semua bisa ditampilkan," ucap Ganjar.

Bahkan, untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat, Ganjar juga meminta agar setiap instansi yang ada di MPP mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi masyarakat.

"Kalau ini bisa bagus, investasi juga baik, masyarakat terlayani dengan baik."

"Maka perlu ada semacam call center atau Whatsapp untuk orang bisa melapor."

"Gedungnya cukup bagus, representatif, mudah-mudahan orang datang juga akan senang," ujar Ganjar.

Dalam MPP terdapat beberapa instansi, lembaga, serta BUMD yang telah bermitra dengan MPP.

Misalnya di MPP Kabupaten Karanganyar terdapat instansi yang bermitra, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri, Polres Karanganyar, Dinas Perhubungan, Pajak, PT Taspen, dan sebagainya.

Ikuti berita seputar Jawa Timur