Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum

PONOROGO, TRIBUNJATIM.COM - Komisi A DPRD Ponorogo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo.

RDP ini seiring dengan calo PPPK kembali berkeliaran.

Kali ini menyasar penyuluh swadaya Pertanian di lingkungan Dipertahankan Kabupaten Ponorogo.

RDP dilaksanakan secara tertutup di ruang komisi D, Kamis (9/3/2023). Tampak hadir anggota komisi A, kepala BKPSDM dan Kepala Dipertahankan.

“Terkait calo PPPK kami tanyakan. Bagaimanapun problem teman penyuluh swadaya pertanian,” ujar anggota Komisi A DPRD Ponorogo, Mukridon Romdloni, setelah acara.

Hasilnya, kata dia, Kepala BKPSDM Ponorogo Andi Susetyo membenarkan ada calo kembali bergentayangan.

Informasinya calo tersebut berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tetapi salah sebut nama OPD nya. Calo itu menyebutkan namanya Badan Kepegawaian Daerah (BKD)."

"Padahal Ponorogo sekarang namanya BKPSDM. Calo tersebut juga logatnya luar Jawa,” kata Mukridon.

Selain itu, kata dia, mekanisme yang disampaikan oleh calo juga salah.

Pasalnya calo langsung menyuruh para sasaran melakukan perlengkapan berkas lalu membayar sejumlah uang.

Dia mengaku memang belum ada korban. Akan tetapi calo yang menyasar Penyuluh Swadaya Pertanian masih berkeliaran.

“Makanya ini kami gelar RDP. Agar para penyuluh swadaya pertanian jangan terpancing,” urai politikus asal Partai Nasdem ini.

Menurutnya perihal calo, instansi terkait juga harus lebih tegas. Karena ini sudah dua kali, yang pertama saat rekrutmen PPPK guru ada ditemukan calo. Bahkan beberapa ASN terlibat.