TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Dalam gala dinner peringatan Hari Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa di Hotel Aston Bojonegoro belum lama ini, dilakukan pula penyerahan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada beberapa ahli waris tenaga pendamping profesional di Bojonegoro.

Gala dinner ini dihadiri di antaranya Kepala BPSDM Kemendes PDTT, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Blora, Asisten I dan III Setda Kabupaten Bojonegoro, kepala OPD lingkup Pemkab Bojonegoro, dan civitas akademik.

Mewakili Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala BPSDM Kemendes PDTT, Luthfiyah Nurlaela dalam sambutannya mengatakan, program RPL Desa merupakan program yang digagas oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

"Program RPL Desa ini disiapkan untuk para pegiat desa, mulai kepala desa, perangkat desa, pengelola Bumdes, tenaga pendamping profesional, anggota BPD dan kader pemberdayaan desa, yang bisa mengikuti program pendidikan jalur formal S1 atau S2 dengan jalur RPL," jelasnya.

Program RPL yang saat ini sudah berjalan adalah program RPL Desa yang diselenggarakan di Unesa Surabaya dan UNY Yogyakarta bekerja sama dengan Pemkab Bojonegoro.

Ia menyebut, ada sekitar 1.000 mahasiswa terbagi di Unesa 600 mahasiswa, sedangkan 400 ada di UNY yang terbagi dalam 5 program studi.

Baca juga: Cegah Kemiskinan, Pemkab Gresik Daftarkan Pekerja Rentan dalam BPJS Ketenagakerjaan

“Oleh sebab itu mengapa Hari RPL Desa yang pertama ini dilaksanakan di Bojonegoro, karena memang Kabupaten Bojonegoro menjadi role model kabupaten supporting atau penyelenggaraan RPL Desa,” terangnya.

Disebutkan, program ini menjadi salah satu program unggulan Kemendes PDTT karena peningkatan sumber daya manusia (SDM) desa menjadi faktor utama di dalam pembangunan desa.

Melalui RPL Desa, diharapkan semakin banyak SDM desa yang berkualitas.

Sementara, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainuddin mengatakan, Kementerian Desa menjadi kementerian pertama yang merespons Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk melindungi pendamping desa.

Dia menambahkan, di tahun 2023 ini, BPJS Ketenagakerjaan mulai fokus terhadap perlindungan para pekerja di desa.

"Fokus tahun ini ada empat, yakni ekosistem desa mulai dari aparat desa, RT-RW dan BPD, kemudian ekosistem pasar, UKM dan pekerja rentan,” ujarnya.

Lanjut dia, program perlindungan jaminan sosial ini sangat penting bagi setiap pekerja, tak terkecuali tenaga pendamping profesional di desa, yang manfaatnya dapat dirasakan melalui santunan yang diserahkan kepada ahli warisnya.

"Santunan yang kami serahkan pada hari ini manfaatnya untuk menyambung kehidupan keluarga yang ditinggalkan selamanya oleh pekerja," tutur Zainudin.

"Selain itu, kami juga memberikan beasiswa mulai dari TK sampai kuliah kepada ahli waris peserta,” tambahnya.