TRIBUNJATIM.COM - Sosok bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Anies Baswedan ternyata sudah ditentukan. 

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto. 

Lantas kapan bacawapres pendamping Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 bakal diumumkan? 

Kabarnya, pengumuman dan deklarasi nantinya akan dilaksanakan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan setelah meminta pertimbangan dari Anies Baswedan.

Sejauh ini, keputusan untuk mengumumkan cawapres Anies Baswedan masih menunggu lampu hijau dari Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dikutip dari Tribunjateng, Sugeng Suparwoto mengatakan pengumuman siapa cawapres berada di tangan Anies Baswedan.

Namun demikian, Sugeng menegaskan nama cawapres tersebut sudah dikantongi oleh Anies Baswedan dan tinggal menunggu hari baik untuk diumumkan ke publik.

“Bahwa akan diumumkan kapan, dan sebagainya dan sebagainya, itu sekali lagi itulah kami, ya kita mempercayakan sepenuhnya kepada pak Anies,” kata Sugeng saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Lantan Sugeng membeberkan hari baik yang dimaksud.

Menurutnya, deklarasi bisa saja dilaksanakan berdasarkan penanggalan Jawa.

“Kapan mengumumkannya, mencari hari dan tanggal yang baik, ada Jumat kliwon, Rabu pahing, pon, wage, kliwon, kan biasanya begitu,” ujarnya.

“Sudah di kantongnya pak Anies kok. Orangnya sudah di kantongnya pak Anies.

Baca juga: SOSOK dan Biodata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim Masuk Radar Bakal Cawapres Anies Baswedan

Bahwa akan diumumkan kapan, dan sebagainya dan sebagainya, itu sekali lagi itulah kami ya kita mempercayakan sepenuhnya kepada pak Anies,” jelasnya.

Di sisi lain, ia memastikan bahwa ketiga pimpinan parpol NasDem, PKS dan partai Demokrat juga telah sepakat menyetujui nama cawapres tersebut. Tidak ada satu pun parpol yang tak sepakat dengan nama tersebut.

"Sudah, sudah (disetujui tiga ketum parpol), sudah semuanya sudah selesai," pungkas Sugeng.

Sementara itu Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut pengumuman cawapres ini bila diumumkan lebih cepat, pastinya ada nilai plus dan minusnya.

Namun demikian, pengumuman itu tidak bisa diputuskan berdasarkan emosional sesaat semata.

Pengumuman harus disiapkan secara matang.

Sebaliknya, koalisi perubahan harus melakukan perhitungan yang matang.

Baca juga: AHY, Aher dan Khofifah Disebut Bakal Jadi Bacawapres Anies Baswedan, Siapa yang Bakal Dipilih?

Baca juga: Disindir Anies Baswedan Soal Adu Lari Pagi, Ganjar Pranowo Balas Pakai Tulisan di Kaos: Biar Sehat

"Buat PKS sih sebenernya kalau lebih cepat itu ada plus minusnya, sehingga sudah bisa cepat bagi tugas, kan gitu," katanya.

"Tetapi kan kerja-kerja politik, kerja-kerja pemenangan ini kan tidak bisa berdasarkan emosional sesaaat, reaktif, ya harus kita pikirkan lah kalkulasi lah antara plus-minusnya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Jazuli menyebutkan bahwa PKS akan menyerahkan penentuan cawapres kepada Anies Baswedan. Hal itu pun sudah sesuai dengan piagam koalisi perubahan yang diteken ketiga parpol.

"Kalau itu tanya ke Pak Anies, karena semua partai politik yang tiga ini mengatakan bahwa kita serahkan pemilihan itu kepada Anies Baswedan," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui beredar beberapa nama kandidat bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan.

Nama-nama tersebut diantaranya adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Eks Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Mahfud MD menolak jadi cawapres Anies Baswedan

Nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi salah satu yang digadang-gadang bakal jadi pendamping Anies Baswedan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) di Pemilu 2024.

Namun Mahfud MD telah tegas menolak jadi cawapres pendamping Anies Baswedan.

Ia beralasan jika dirinya dijadikan bakal cawapres Anies, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikhawatirkan bisa pecah.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Melejit Tinggalkan Ganjar dan Anies Baswedan, Ternyata karena 2 Hal Ini

"Saya bilang jangan saya, nanti malah pecah," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/6).

Mahfud mengatakan jika perpecahan Koalisi Perubahan terjadi, akan berimbas pada gagalnya Anies maju menjadi capres, lantaran kekurangan syarat mendapatkan tiket presidential threshold 20 persen jumlah kursi DPR, dan 25 persen suara sah nasional Pemilu 2019.

Diketahui hasil Pemilu 2019 lalu Nasdem mendapat suara sah nasional 9,05 persen, PKS mendapat 8,21 persen, dan Demokrat 7,77 persen. Sehingga gabungan ketiga parpol memiliki total suara 25,03 persen.

Sementara perolehan kursi DPR ketiga parpol di Pemilu 2019 yakni Nasdem 59 kursi atau 10,26 persen, Demokrat 54 kursi atau 9,39 persen, dan PKS 50 kursi atau 8,70 persen.

Sehingga, ketiganya punya total jumlah kursi di DPR sebanyak 28,35 persen.

"Anies kalau nanti koalisinya nggak setuju malah Anies-nya nanti nggak dapat tiket kalau partainya satu keluar," kata dia.

Mahfud juga mengakui dirinya telah meminta pakar hukum tata negara Denny Indrayana untuk membantu Anies bisa menggenggam tiket maju sebagai capres.

Permintaan itu kata dia bukan tanpa sebab. Pasalnya ia khawatir Anies tak mengantongi tiket Pilpres dan pemerintah dituduh menjegal eks Gubernur DKI tersebut.

"Nanti yang dituduh kalau nggak dapat tiket pemerintah. Karena menuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal," kata Mahfud.

Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com

Berita tentang Pemilu 2024 lainnya