Sumiyati juga pernah ditawari Lurah Kendangsari ikut bekerja di padat karya dan modal usaha berupa rombong.

"Dulu pernah ditawari, tapi ibunya (Sumiyati) tidak mau," tandasnya.

Baca juga: Kepsek SD di Ponorogo Nangis Imbas Tak Ada Siswa Mendaftar, Padahal Sekolahnya Berprestasi: Berusaha

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, M Fikser menjelaskan, Pemkot Surabaya konsisten memberikan intervensi bantuan sosial kepada warganya.

Dalam pemberian intervensi, ada beberapa kriteria warga yang mendapat prioritas.

Pemkot memprioritaskan bagi warga miskin yang tercatat KTP Surabaya sebelum 2021.

"Jadi yang baru menjadi warga KTP Surabaya setelah 2021 sementara tidak dibantu dulu," kata Fikser.

Hal itu dituangkan dalam surat pernyataan bersedia untuk sementara tidak menerima bantuan dari Pemkot Surabaya.

Baca juga: Sosok Kades Disebut Termiskin se-Kabupaten Jember, Warga Tuntut Bebaskan dari Bui, Rumah Ngontrak

Hal yang sama juga berlaku pada Cyntya Afrianti yang ternyata baru pindah KTP Surabaya pada 2022.

"Jadi kita memiliki regulasi seperti itu. Karena juga kekuatan APBD Surabaya kan terbatas, kita prioritas dulu warga miskin KTP Surabaya yang sudah lama," katanya.

Sekalipun demikian, Wali Kota tetap menginstruksikan jajarannya untuk memberikan bantuan keluarga Cyntya, warga Jalan Kendangsari Surabaya. Di antaranya, memastikan kondisi ekonomi terpenuhi.

Menurutnya, dalam regulasi pindah KK atau KTP Surabaya, pihak pengampu juga memiliki tanggung jawab memastikan kondisi sosial keluarga yang ditampungnya maupun ekonominya.

"Ini tanggungjawab yang besar," katanya.

Sementara itu, Sumiyati bersama suaminya Andi Siswoto sudah 12 tahun tinggal di Surabaya.

Ia bersama suami dan kedua anaknya memilih tinggal indekos di dekat rumah saudaranya kawasan Kendangsari Surabaya.

Meski sudah lama tinggal di Kota Pahlawan, Sumiyati enggan pindah KK Surabaya.